- Jawa Barat memimpin angka PHK secara nasional, tetapi hal ini perlu dilihat dalam konteks.
- Meskipun Jawa Barat mengalami peningkatan PHK, tren nasional justru membaik.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat optimis dan memiliki strategi untuk mengatasi masalah PHK.
SuaraJabar.id - Kabar kurang sedap datang dari sektor ketenagakerjaan Jawa Barat. Provinsi yang menjadi basis industri terbesar di Indonesia ini menempati peringkat pertama sebagai penyumbang angka pemutusan hubungan kerja (PHK) terbanyak secara nasional sepanjang bulan Agustus 2025.
Menanggapi data yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi buka suara.
Menurutnya, status juara PHK ini merupakan konsekuensi logis dari skala masif industri dan jumlah penduduk yang ada di wilayahnya.
Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa sebagai provinsi dengan jumlah pabrik dan pekerja terbanyak, setiap gejolak ekonomi, sekecil apa pun, akan menghasilkan dampak absolut yang besar di Jawa Barat dibandingkan provinsi lain.
"Jadi, misalnya industri terganggu satu persen, kita pasti terganggunya paling gede karena jumlahnya paling banyak di banding dengan industri di tempat lain yang lebih sedikit," kata Dedi Mulyadi, dilansir dari Antara.
Dengan kata lain, tingginya angka PHK ini adalah "risiko" menjadi tulang punggung industri nasional.
Meskipun Jawa Barat mencatatkan angka tertinggi, data dari Kemnaker menunjukkan sebuah ironi: secara nasional, tren PHK justru sedang menurun.
Berikut adalah rincian datanya:
- Total PHK Nasional (Agustus 2025): 830 orang. Angka ini turun signifikan dari bulan Juli 2025 yang mencapai 1.118 orang.
- Jawa Barat: Menyumbang 261 orang dari total angka nasional.
- Sumatera Selatan: Berada di peringkat kedua dengan 113 orang pekerja terkena PHK.
- Kalimantan Timur: Menempati posisi ketiga dengan 100 orang pekerja terkena PHK.
Data ini menunjukkan bahwa meskipun Jabar menghadapi tantangan berat, situasi ketenagakerjaan di tingkat nasional sebenarnya menunjukkan perbaikan.
Baca Juga: Pasca Kritik Dedi Mulyadi, Pemkab Karawang Mulai Menata Area Jalan Interchange Karawang Barat
Di tengah kabar buruk ini, Dedi Mulyadi menyuntikkan optimisme. Ia mengklaim bahwa badai PHK ini bersifat sementara. Menurutnya, iklim investasi di Jawa Barat mulai pulih dan menunjukkan tren positif.
"Saat ini, investasi di Jawa Barat mulai tumbuh lagi dan kemungkinan besar pada Oktober mendatang mulai berjalan," jelasnya.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menyiapkan dua strategi utama:
1. Membuka Rekrutmen Baru
Dedi Mulyadi memberi sinyal bahwa akan ada penyerapan tenaga kerja baru dalam waktu dekat, khususnya di kawasan industri utama.
"Tahun depan, karyawan di Subang, di Bekasi juga mulai rekrut ya. Jadi ya, memang ada yang berhenti tetapi juga ada ruang untuk masuk," ujarnya.
Berita Terkait
-
Pasca Kritik Dedi Mulyadi, Pemkab Karawang Mulai Menata Area Jalan Interchange Karawang Barat
-
Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
-
Dedi Mulyadi 'Naksir' RSUD Kota Bogor, Dedie Rachim Beri Lampu Hijau Bersyarat
-
Terbongkar! 3 Biang Kerok di Balik Anggaran Jumbo Gubernur Jabar Dedi Mulyadi
-
Ini Biang Kerok Anggaran Fantastis Dedi Mulyadi: PAD Rp19 Triliun dan Pergub Era Ridwan Kamil
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Farhan Tegaskan Penghuni Kos Bandung Tak Boleh Tertutup: Bukan KTP Sini Pun Wajib Terdata RW
-
Tertibkan 63 Bangunan Liar di Dipatiukur, Walikota Bandung: Sesuai Perda, Tak Ada Ganti Rugi
-
Buntut Kasus Penganiayaan di Bandung, Dedi Mulyadi: Seluruh Kontrakan Wajib Terdaftar Online
-
Bukan Hanya Disiksa, Korban YTR Diduga Dipaksa Bertato 'Yuvita Love Taufik' dan Wajah Pelaku
-
Penganiaya Wanita di Bandung Diciduk Polisi, Kapolda Jabar: Pelaku Negatif Narkoba