Dedi Tantang Purbaya Buka Data! Bantah Endapkan Triliunan Uang Rakyat di Deposito

SuaraJabar.id - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah pernyataan Pemprov Jabar mengendapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk deposito.

Karenanya dia mengusulkan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa membuka data daerah yang menyimpan dana, bukan di perbankan daerahnya.

Dedi mengatakan dirinya telah memeriksa langsung ke Bank Jabar Banten (BJB) terkait apakah ada dana daerah yang didepositokan di sana.

"Saya sudah cek tidak ada yang disimpan dalam deposito," kata Dedi dalam keterangannya di Bandung, Selasa (21/10).

Menurut Dedi, apabila ada pemerintah daerah yang menyimpan uang dalam bentuk deposito, maka hal itu merupakan masalah.

Karena pemerintah daerah tersebut tidak mampu mengelola keuangan daerah dengan baik.

Oleh sebab itu, Dedi meminta Menteri Purbaya mengumumkan pemerintah daerah mana saja yang menyimpan dana dalam bentuk deposito di berbagai perbankan.

Karena, menurut dia, jangan sampai muncul opini negatif bahwa pemerintah daerah itu tidak mampu mengelola keuangan.

Karena kesan negatif tersebut akan sangat merugikan daerah-daerah yang bekerja dengan baik.

Baca Juga: Geger! Respons Pemangkasan Dana Pusat, Dedi Mulyadi Pangkas Jam Kerja ASN di Jabar

Jika semua pemerintah daerah dianggap menjadi sama, dinilai Dedi, maka daerah yang bekerja dengan baik akan mengalami problematika pengelolaan keuangan sehingga daya dukung fiskal menurun.

Dikatakan Dedi, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat malah sedang mempercepat belanja publik di tengah efisiensi anggaran.

Adapun pernyataan ini, kata Dedi, dalam upaya menanggapi ucapan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait 15 daerah yang menyimpan dana (bukan) di bank (pembangunan daerahnya).

Termasuk Jawa Barat, dalam rapat inflasi daerah bersama Mendagri Tito Karnavian, Senin (20/10).

Pemprov Jawa Barat disebut menyimpan deposito sebesar Rp4,17 triliun.

Selain Jawa Barat, Purbaya juga menyebut Pemerintah Provinsi Jakarta menyimpan deposito Rp14,683 triliun dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Rp6,8 triliun.