5 Fakta Polemik APBD Jabar: Bangun Gapura Ahistoris Miliaran, Lupakan Infrastruktur Kritis?

SuaraJabar.id - Isu pengelolaan uang rakyat kembali memanas di Tanah Pasundan. Kali ini, diskusi sengit muncul dari gedung parlemen terkait prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinilai jomplang alias sangat timpang.

Bagi kamu yang peduli dengan nasib sejarah dan infrastruktur Jawa Barat, temuan ini mungkin akan membuat geleng-geleng kepala.

Anggota DPRD Jawa Barat, Maulana Yusuf Erwinsyah, baru-baru ini membongkar ironi kebijakan yang dinilai lebih mementingkan estetika luaran daripada substansi sejarah dan kebutuhan mendesak warga.

Berikut adalah 5 fakta menohok terkait polemik anggaran "Wajah Baru" Jabar yang sedang ramai dibahas:

1. Gapura Sultan vs Anggaran Budaya 'Recehan'

Fakta paling mencolok adalah besaran angka yang digelontorkan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan dana fantastis sebesar Rp3,9 miliar hanya untuk proyek perbaikan lapangan parkir dan pembangunan gapura gerbang di kawasan Gedung Sate.

Angka ini terasa sangat ironis ketika disandingkan dengan nasib pelestarian sejarah. Tercatat untuk tahun 2026, pemerintah hanya menganggarkan Rp156 juta untuk melestarikan 50 situs budaya Sunda asli.

Jika dibagi rata, satu situs bersejarah hanya mendapat jatah sekitar 3 jutaan rupiah. Sebuah angka yang sangat minim untuk perawatan cagar budaya yang terancam punah.

2. Salah Kaprah Desain: Candi Bentar Bukan Sunda?

Baca Juga: Bukan Kasundaan? Candi Bentar di Gedung Sate Dituding Ahistoris dan Simbol Dangkal Identitas Jabar

Kritik Maulana Yusuf tidak hanya soal nominal, tapi juga soal identitas. Desain gapura yang dipilih bergaya Candi Bentar, yang menurut legislator muda ini, justru ahistoris atau tidak sesuai dengan sejarah.

Bagi anak muda yang concern pada autentisitas budaya, langkah ini dianggap sebagai bentuk riset yang dangkal. Membangun ikon baru yang tidak merepresentasikan jati diri Kasundaan dinilai sebagai pemborosan yang salah kaprah.

"Saya pikir mengurus situs cagar budaya peninggalan orang Sunda zaman dahulu lebih wajib, ketimbang membuat bangunan-bangunan baru, sekalipun niatnya memperlihatkan simbol-simbol Sunda," kata Maulana Yusuf.

3. Infrastruktur Jalan Gelap dan Rusak Dicuekin

Di saat miliaran rupiah mengalir untuk mempercantik gerbang kantor pemerintahan, kondisi infrastruktur publik yang menyangkut nyawa warga justru terabaikan. Maulana Yusuf menyoroti realitas di lapangan, seperti ruas jalan provinsi Cisarua-Padalarang menuju kawasan wisata Lembang.

Jalan tersebut kini dalam kondisi rusak dan minim penerangan, yang sangat membahayakan keselamatan warga maupun wisatawan. Sangat disayangkan, perbaikan jalan yang krusial ini luput dari prioritas eksekutif, sementara proyek estetika gapura justru dikebut di tengah pemangkasan belanja pegawai.

4. Lolos karena 'Keukeuh'-nya Eksekutif

Bagaimana anggaran ini bisa lolos ketok palu? Ternyata ada cerita dominasi di balik layar pembahasan APBD Perubahan 2025. Menurut Maulana, persetujuan ini bukan hasil mufakat demokratis yang ideal, melainkan karena sempitnya waktu dan desakan kuat dari pihak eksekutif.

"Sebenarnya bukan disepakati, lebih kepada membiarkan keinginan Pak Gubernur yang keukeuh (bersikukuh) dengan keinginan sendiri," tuturnya.

5. Rencana Proyek Mercusuar Rp10 Miliar di 2026

Jika Rp3,9 miliar dirasa sudah besar, ternyata ada rencana yang lebih fantastis. Maulana Yusuf menolak keras rencana lanjutan pada tahun 2026 yang memproyeksikan dana lebih dari Rp10 miliar.

Anggaran ini rencananya akan digunakan untuk pembangunan gerbang batas provinsi dan kabupaten/kota dengan gaya Sunda. Proyek mercusuar semacam ini dinilai kontradiktif dengan semangat efisiensi anggaran daerah.