Gedung Sate Ganti Wajah ala Candi Rp3,9 Miliar

SuaraJabar.id - Wajah pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Gedung Sate, kini tengah bersolek. Namun, perubahan ini memantik diskusi hangat di kalangan warga Bandung dan netizen.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat memutuskan merenovasi gerbang ikonik tersebut menjadi model Candi Bentar dengan anggaran yang cukup fantastis, yakni Rp3,9 miliar.

Proyek ini menjadi sorotan tajam publik, mengingat saat ini Pemprov Jabar sedang mendengungkan narasi "puasa anggaran" atau efisiensi ketat untuk APBD tahun 2025 dan 2026.

Di saat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta mengencangkan ikat pinggang dengan memangkas kegiatan seremonial, proyek fisik pembenahan gerbang ini justru melenggang mulus dalam APBD Perubahan 2025.

Berdasarkan pantauan di lokasi pada Jumat lalu, gerbang-gerbang tersebut kini terdiri dari dua pilar gagah yang mengadopsi gaya gerbang kerajaan, lengkap dengan desain berundak khas Cirebonan atau arsitektur klasik Pulau Jawa.

Kritik pedas pun bermunculan di media sosial. Warganet menyayangkan hilangnya nuansa asli demi sebuah pembaruan yang dianggap kurang sinkron.

"Atuhlah, itukan peninggalan Belanda bukan peninggalan Padjadjaran. Jadi asa gak nyambung," tulis salah satu warganet di Instagram yang ramai dikutip publik.

Menanggapi polemik tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat, Mas Adi Komar, memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa dana Rp3,9 miliar tersebut bukan hanya untuk satu gerbang, melainkan renovasi enam gerbang, perbaikan pilar, hingga penataan area parkir barat dan timur yang sudah tidak layak.

Adi membantah proyek ini merusak nilai sejarah. Menurutnya, pilar dan area parkir tidak termasuk dalam inti cagar budaya yang dilindungi. Justru, desain baru ini ingin menonjolkan kearifan lokal.

Baca Juga: Drama Anak Mantan Kiper Persib di Kamboja: Bukan Korban TPPO, Tapi Scammer yang Cari Kerja Sendiri

"Pilar ini memunculkan ikon budaya Jawa Barat, terinspirasi Candi Bentar yang banyak digunakan di keraton-keraton yang ada di Jawa Barat," ujar Adi.

Ia juga menambahkan bahwa renovasi ini telah melalui konsultasi dengan Balai Cagar Budaya. Tujuannya juga untuk meningkatkan kenyamanan publik, mengingat area ini sering menjadi titik kumpul masyarakat, mulai dari wisata hingga unjuk rasa.

"Sudah lama tidak ditinjau ulang dan sudah la­ma tidak direnovasi. Ini se­kalian kita renovasi karena kemarin-kemarin kan juga ada aktivitas-aktivitas masyarakat, ada unjuk rasa dan lain-lain," tambahnya.

Di tengah riuh rendah komentar warga maya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi angkat bicara dengan nada tegas. Sosok yang dikenal concern terhadap isu budaya ini meminta agar polemik desain tidak diperpanjang hanya berdasarkan opini media sosial.

Dedi menekankan bahwa urusan tata ruang dan estetika bangunan bersejarah adalah ranah para ahli, bukan ranah perdebatan publik yang didasarkan pada selera subjektif.

"Jangan ikutin netizen, tapi ikutin arsitek. Kalau ikutin netizen gak akan selesai," ujar Dedi Mulyadi usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Kamis (20/11).

Bagi Dedi, keputusan arsitektur harus memiliki landasan filosofis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Ia mempercayakan penuh pengerjaan ini kepada para profesional.

"Ikuti arsitek yang ahli dalam bidang tata ruang, terutama ruang-ruang yang bersejarah," tutur Dedi menutup perdebatan. [Antara].