Alarm Bahaya! Dedi Mulyadi: 80 Persen Hutan di Jabar Rusak Parah

SuaraJabar.id - Jawa Barat sedang tidak baik-baik saja. Di balik keindahan alamnya yang sering viral di media sosial, provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia ini menyimpan bom waktu ekologis yang mengerikan.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM, baru saja membuka data mengejutkan terkait kondisi kesehatan paru-paru dunia di Tanah Pasundan.

Dalam kunjungan kerjanya saat meresmikan revitalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Ciganas di Desa Sirnarasa, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Senin (1/12/2025), KDM mengungkapkan bahwa hutan di Jawa Barat kini berada pada level kritis.

Angka kerusakan yang dipaparkan pun membuat miris, kata Dedi Mulyadi di Jabar hanya 20 persen hutan yang masih layak disebut hutan.

"Kondisi hutannya sudah tau Jawa Barat, kondisi hutan yang betul masih betul - betul hutan tinggal 20 persen lagi, 80 persen dalam keadaan rusak," kata Dedi Mulyadi, dilansir dari jaringan Suara.com- Sukabumiupdate.

KDM menegaskan, penanganan pasca-bencana yang selama ini dilakukan Pemprov hanyalah "obat penahan nyeri", sementara akar penyakitnya yaitu kerusakan hutan—belum tersentuh secara radikal.

Menghadapi situasi darurat ini, KDM tidak ingin menggunakan cara-cara lama yang terbukti gagal. Mulai Desember 2025, Pemprov Jabar akan meluncurkan program pemulihan lingkungan besar-besaran dengan pendekatan baru.

Jika dulu reboisasi seringkali hanya menjadi seremonial belaka di mana pohon ditanam lalu dibiarkan mati, kali ini strateginya berbeda.

"Selama ini program reboisasi menanam ditinggalkan, konsep saya tidak seperti itu. Nanti setiap masyarakat memegang 1 atau 2 hektar, menanam pohon," ujar Gubernur KDM.

Baca Juga: Awas Kejepret Kamera! Operasi Zebra Sumedang Jaring 3.982 Pelanggar

Kabar baik bagi warga desa atau anak muda yang ingin berkontribusi pada lingkungan sekaligus mendapatkan penghasilan. KDM menjanjikan sistem upah yang layak bagi mereka yang merawat pohon-pohon tersebut. Langkah ini dinilai cerdas karena menggabungkan konservasi alam dengan pemberdayaan ekonomi rakyat.

"Kemudian merawat pohon itu kokoh dan kuat dan mereka mendapat upah dalam setiap hari di standar kan 50 ribu, nah itu lebih mahal dibanding upah nyangkul di daerah tertentu hanya 30 ribu," sambungnya.

Dengan insentif Rp50.000 per hari, warga didorong untuk tidak lagi merusak hutan demi perut, melainkan justru menjaga hutan untuk menghidupi keluarga.