Andi Ahmad S
Rabu, 21 Januari 2026 | 19:42 WIB
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Sastra Winara [Andi Ahmad S/Suara.com]
Baca 10 detik

Keprihatinan Terhadap Jatuhnya Korban Jiwa Ketua DPRD menyatakan rasa prihatin yang mendalam atas peristiwa di kawasan tambang (khususnya di Pongkor dan Cigudeg) yang telah memakan korban jiwa. Ia menegaskan bahwa kejadian ini harus menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak.

Desakan Penegakan Hukum dan Penghentian Pembiaran Sastra Winara meminta aparat penegak hukum untuk segera bertindak tegas dan tidak melakukan pembiaran terhadap aktivitas tambang ilegal. Hal ini dikarenakan operasional tambang tersebut tidak sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) sehingga sangat membahayakan keselamatan warga.

Dorongan Solusi dari Pemerintah Daerah Selain penegakan hukum, Ketua DPRD menekankan perlunya keterlibatan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat serta memberikan pemahaman kepada warga agar tidak lagi melakukan aktivitas tambang yang melanggar aturan.

SuaraJabar.id - Isu pertambangan emas tanpa izin (PETI) atau yang akrab disebut tambang liar di wilayah Bogor Barat, Jawa Barat, kembali memanaskan situasi daerah.

Kilau emas yang seharusnya membawa kesejahteraan, justru berubah menjadi petaka yang merenggut nyawa warga.

Tragedi kemanusiaan yang baru-baru ini terjadi di kawasan pertambangan rakyat telah memicu reaksi keras dari pimpinan legislatif daerah.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Sastra Winara, akhirnya angkat bicara merespons fenomena yang seolah tak ada matinya ini.

Berdasarkan data lapangan yang dihimpun, aktivitas ilegal ini masih sangat marak terjadi di titik-titik krusial seperti kawasan PT Antam Tbk Pongkor, Kecamatan Nanggung, hingga kawasan Gunung Guruh di Desa Banyuwangi, Kecamatan Cigudeg.

Ditemui di Cibinong, Sastra tidak bisa menyembunyikan rasa dukanya atas insiden yang menimpa para penambang liar alias gurandil.

Bagi politisi muda ini, satu nyawa warga Bogor sangatlah berharga dan tidak sebanding dengan bongkahan emas manapun.

"Jadi yang dipongkor, pertama kami prihatin musibah di pongkor mudah mudahan ini jadi pembelajaran buat kita semua, ada yang menyebabkan korban tentu saya gatau," ungkapnya, Rabu 21 Januari 2026.

Sastra menyadari bahwa masalah ini seperti benang kusut. Ia tak menutup mata soal maraknya kembali tambang emas ilegal baik di Pongkor area PT Antam maupun kawasan Gunung Guruh Cirangsad, Kecamatan Cigudeg.

Baca Juga: Dilema Perut vs Aturan di Pongkor: ESDM Akui Marak Tambang Emas Ilegal di Bogor

Parkiran Kendaraan Diduga Milik Aparat di Lokasi Gunung Guruh, Kampung Cirangsad, Desa Banyuwangi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat [Andi Ahmad S/Suara.com]

Aktivitas ini seringkali melibatkan sindikat yang terorganisir dan warga yang nekat bertaruh nyawa tanpa standar keselamatan (SOP) yang jelas.

Oleh karena itu, Ketua DPRD memberikan warning keras kepada aparat penegak hukum. Ia mendesak kepolisian untuk tidak ragu mengambil tindakan tegas dan terukur. Pembiaran terhadap aktivitas ilegal sama saja dengan membiarkan warga menyetor nyawa ke lubang maut.

"Tentu kami berharap kepada penegak hukum bagaimana bisa (Ditindak) supaya kita tidak boleh ada pembiaran, kami bisa pastikan ketika ada sodara-sodara kita yang melakukan itu tidak SOP. Perlu jadi atensi kita bersama supaya kita bisa kasih pemahaman kepada sodara-sodara kita semua," tegasnya.

Selain penindakan hukum, Sastra juga menyoroti pentingnya peran eksekutif. Razia mungkin bisa menghentikan aktivitas sesaat, namun urusan perut warga butuh solusi jangka panjang.

Ia meminta aparat kepolisian untuk mengusut tuntas peristiwa di Nanggung maupun Cigudeg agar rantai mafia tambang bisa diputus.

Di sisi lain, Sastra mendorong Pemerintah Kabupaten Bogor untuk hadir memberikan alternatif ekonomi bagi warga yang selama ini menggantungkan hidup dari lubang tikus tambang.

Load More