- Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, berencana menemui Wakil Wali Kota, Erwin, untuk membahas keluhan terkait komunikasi pemerintahan, Senin (6/7/2026).
- Farhan menegaskan bahwa Erwin tetap menjalankan tugas resmi dan berkoordinasi dengan dinas sesuai porsi tanggung jawabnya saat ini.
- Pembagian tugas dan penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan aturan Permendagri serta mekanisme teknis yang berlaku di perangkat daerah.
SuaraJabar.id - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memberikan tanggapan mengenai pernyataan Wakil Wali, Erwin, yang merasa tidak pernah dilibatkan dalam urusan pemerintahan.
Farhan mengatakan, akan segera bertemu dengan Erwin guna membahas berbagai hal. Ia juga menegaskan tidak ada persoalan komunikasi dengan Wakil Wali Kota.
"Nanti saya akan ngobrol sama Pak Erwin. Komunikasinya, ya baik-baik saja, ya nanti saya akan komunikasi dengan Pak Erwin," kata Farhan, Senin (6/7/2026).
Lebih lanjut Farhan menuturkan, Erwin tetap menjalankan tugasnya sebagai Wakil Wali Kota dan masih menghadiri berbagai kegiatan pemerintahan.
Selain itu, sebagai Wakil Wali Kota Bandung, Erwin juga berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) ketika ada persoalan yang harus diselesaikan.
"Pak Erwin juga dia masih bertemu dengan dinas kalau ada masalah yang akan diselesaikan gitu, beliau juga masih diundang ke acara," ujarnya.
Terkait pembagian tugas, Farhan menilai saat ini memang berbeda dengan awal pemerintahan, hal itu mengacu pada ketentuan mengenai tugas wakil kepala daerah.
"Pada dasarnya dari Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri), bahwa tugas dari wakil kepala daerah apabila diberikan tugas oleh wali kota. Memang sekarang sudah tidak sebanyak dulu kan sudah berjalan," ungkapnya.
Mengenai pengakuan Erwin yang tidak dilibatkan dalam pembahasan anggaran, Farhan menjelaskan mekanisme penyusunan APBD telah diatur dalam ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: Pecah Kongsi Pemkot Bandung! Wawali Erwin Buka-Bukaan Tak Pernah Diajak Bicara oleh Walikota Farhan
Pembahasan anggaran menurut Farhan dilakukan terlebih dahulu di masing-masing perangkat daerah sebelum diajukan kepada wali kota untuk mendapat persetujuan.
"Dalam aturan memang tidak ada, jadi anggaran itu selesai dulu di Dinas. Dinas kalau selesai nanti datang ke saya, saya tanda tangan ini," ucapnya.
"Semua pembahasan di Dinas, ini saya hanya memastikan bahwa ketika Dinas ajukan usulan tidak keluar dari apa namanya visi misi dan tidak keluar dari apa yang sudah ditetapkan sesuai RPJMD," tegasnya.
Kontributor : Rahman
Berita Terkait
-
Pecah Kongsi Pemkot Bandung! Wawali Erwin Buka-Bukaan Tak Pernah Diajak Bicara oleh Walikota Farhan
-
Ancaman 36 Tahun Penjara untuk Taufik Hidayat Menanti
-
Persib Bandung Menggila, Gakuto Notsuda dan Ragnar Oratmangoen Resmi Gabung
-
Rekonstruksi Penyekapan di Bandung Ungkap Korban Dipukul Pakai Helm, Besi Meja Hingga Golok
-
Taufik Hidayat Kencan di Hotel Saat Korban YTR Masih Disekap di Kosan Bandung
Terpopuler
- 5 Moisturizer yang Cocok untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- 4 HP Kamera 200 MP Under Rp5 Juta untuk Foto dan Video Kualitas Tinggi
- Djarum Digeledah KPK, Publik Ramai Kaitkan dengan Isu Haji Isam dan DBS
- 5 Sunscreen untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- Cara Cek KTP Kita Terdaftar di Pinjol Apa Saja?
Pilihan
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
Terkini
-
Satu Pelaku Curas di Bekasi Ditangkap, Polisi Dalami Keterkaitan dengan 12 Kasus Lain
-
Jalan Ambles Banjarwangi-Singajaya Sepanjang 15 Meter, Polisi Pasang Garis Pengaman
-
Antisipasi Politik Uang dan Konflik, 600 Polisi Disiagakan Amankan Pilkades Serentak di Cianjur
-
Tak Lagi Bergantung pada DNA Salmon, PDRN Nabati Jadi Inovasi Baru Industri Skincare
-
Revitalisasi RSUD dan Puskesmas Jadi Bukti Pemerintah Perkuat Akses Kesehatan Masyarakat