- Karsono, seorang lansia di Kota Banjar, protes karena status desilnya naik dari dua menjadi sembilan.
- Perubahan data desil tersebut dinilai tidak sesuai kenyataan karena ia hidup seorang diri tanpa aset dan pekerjaan.
- Akibat perubahan data tersebut, Karsono mengkhawatirkan keberlanjutan penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai yang biasa ia peroleh.
SuaraJabar.id - Perubahan data desil atau peringkat kesejahteraan yang menjadi salah satu dasar penyaluran bantuan sosial (bansos) membuat sejumlah warga di Kota Banjar, Jawa Barat, mempertanyakan kesesuaiannya dengan kondisi mereka di lapangan.
Perubahan tersebut dirasakan salah satunya oleh Karsono (67), warga Lingkungan Tanjungsukur RT 4/14, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman.
Lansia tersebut mengaku terkejut setelah mengetahui status desilnya berubah dari sebelumnya desil 2 menjadi desil 9.
Karsono menilai perubahan tersebut tidak menggambarkan kondisi kehidupannya saat ini. Ia mengaku tinggal seorang diri, tidak memiliki rumah pribadi, serta sudah tidak bekerja karena faktor usia.
Menurut Karsono, terdapat sejumlah informasi dalam data terbaru yang juga dinilainya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Salah satunya terkait kepemilikan aset dan tempat tinggal.
Dalam data tersebut, ia disebut memiliki aset berupa sepeda dan tinggal di rumah dengan lantai keramik. Padahal, rumah yang ditempatinya merupakan milik adiknya yang sedang berada di luar daerah.
"Saya cuma nempatin saja. Untuk aset, saya juga nggak punya. Tapi di data desil jadi punya aset sepeda," kata Karsono
Ia juga mengatakan sepeda yang tercantum dalam data bukan merupakan miliknya. Kondisi tersebut membuat Karsono berharap adanya pengecekan kembali terhadap data kesejahteraan warga agar sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Karsono mengaku perubahan status desil turut membuatnya khawatir terhadap keberlanjutan bantuan sosial yang selama ini diterimanya.
Baca Juga: Bank Mandiri Tanggap Bencana, Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Jawa Barat dan Banten
Ia mengatakan bantuan yang pernah diterimanya adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan tersebut terakhir diterima pada Juni 2026.
"Terakhir dapat bulan Juni masih dapat bantuan BPNT. Kalau bantuan lansia dan lainnya nggak ada, dari dulu juga nggak pernah dapat. Cuma yang BPNT saja," ungkap dia melansir Harapanrakyat--jaringan Suara.com, Selasa (25/8/2026).
Karsono berharap perubahan data tersebut tidak serta-merta membuat warga yang masih membutuhkan justru kehilangan akses terhadap bantuan. Menurut dia, kondisi ekonomi warga perlu dilihat kembali secara langsung agar data yang digunakan benar-benar menggambarkan keadaan masyarakat.
Perubahan desil sendiri menjadi perhatian karena data tersebut berkaitan dengan pemetaan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menjadi salah satu dasar dalam penyaluran program bantuan. Karena itu, akurasi data menjadi penting agar bantuan dapat diberikan kepada warga yang memang membutuhkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Moisturizer yang Cocok untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- 4 HP Kamera 200 MP Under Rp5 Juta untuk Foto dan Video Kualitas Tinggi
- Djarum Digeledah KPK, Publik Ramai Kaitkan dengan Isu Haji Isam dan DBS
- 5 Sunscreen untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- Cara Cek KTP Kita Terdaftar di Pinjol Apa Saja?
Pilihan
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
Terkini
-
Satu Pelaku Curas di Bekasi Ditangkap, Polisi Dalami Keterkaitan dengan 12 Kasus Lain
-
Jalan Ambles Banjarwangi-Singajaya Sepanjang 15 Meter, Polisi Pasang Garis Pengaman
-
Antisipasi Politik Uang dan Konflik, 600 Polisi Disiagakan Amankan Pilkades Serentak di Cianjur
-
Tak Lagi Bergantung pada DNA Salmon, PDRN Nabati Jadi Inovasi Baru Industri Skincare
-
Revitalisasi RSUD dan Puskesmas Jadi Bukti Pemerintah Perkuat Akses Kesehatan Masyarakat