Ia mengatakan evaluasi pemilu harus berdasarkan undang-undang yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK). Herman menyarankan agar pemilu serentak dapat melibatkan konsultan untuk meminimalkan beban kerja petugas pemilu.
"Kita sarankan sewa konsultan agar pencoblosan dan penghitungan suara dapat kelar dalam waktu singkat. Dan secara regulasi, pemilu akan kami upayakan evaluasi agar berjalan jujur, adil dan damai. Saya sarankan juga agar petugas Pemilu diberikan asuransi kesehatan," tandasnya.
Anggota KPU RI Ilham Saputra mengungkapkan, saat ini lembaganya telah menyalurkan santunan kepada 162 petugas pemilu serentak 2019 yang telah meninggal dunia.
"Mereka terdiri dari KPPS dan PPK, korban meninggal sekitar 500 lebih dan ratusa yang sakit. Sisanya masih dalam tahap kita, nanti kita juga akan salurkan ke sejumlah provinsi termasuk santunan kepada petugas yang di rawat di rumah sakit," ungkap dia.
Baca Juga:Peneliti UGM Usul ke KPU: Libatkan Mahasiswa Jadi Petugas KPPS saat Pemilu
Selain itu, Ilham juga mengapresiasi Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Bekasi yang telah bersimpati dan berkontribusi kepada keluarga petugas Pemilu yang meninggal dunia.
Menurut Ilham, para petugas yang meninggal merupakan orang yang mempunyai dedikasi tinggi sehingga dapat menyukseskan pemilu serentak pertama di Indonesia.
"Karena itu jangan adalagi fitnah keji anggota KPPS yang meninggal dengan disengaja. Tidak ada niat kita untuk menyakiti keluarga besar (petugas pemilu) kita sendiri, tidak ada motif itu.
Baru-baru ini kami bekerjasama dengan UGM untuk membuat riset. dan rata-rata meninggal karena penyakit bawaan, dan kami terimakasih kepada keluarga almarhum yang telah menyumbangkan tenaga demi bangsa dan negara, santunan ini untuk meringankan beban keluarga," pungkasnya.
Kontributor : Mochamad Yacub Ardiansyah
Baca Juga:Bukan Diracun, Peneliti UGM: Ratusan KPPS Meninggal karena Penyakit Jantung
