SuaraJabar.id - DPRD Kota Depok mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) anti kelompok lebian, gay, biseksual dan Transgender atau LGBT. Partai Gerindra sebagai partai yang terdepan akan perjuangkan Raperda Anti LGBT di Depok.
Hal itu diungkapkan Anggota Fraksi Partai Gerindra Hamzah. Alasan Fraksi Partai Gerindra mengajukan Raperda anti LGBT intinya dari landasan filosofis, sosiologi, dan landasan Yuridis.
Selain itu, juga Raperda ini bentuk dari aspirasi masyarakat Kota Depok.
"Kita ajukan Raperda anti LGBT untuk dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Dari semua Fraksi sudah setuju dan Raperda ini inisiatornya dari Fraksi Gerindra, " kata Hamzah ketika dikonfirmasi Suara. com, Minggu (21/7/2019).
Baca Juga:Marak Seks Menyimpang di Lapas, Napi LGBT Bakal Diisolasi
"Usulan Raperda ini sudah lama diusulkan dan telah didukung oleh tujuh fraksi dan sudah seharusnya disahkan," lanjut Hamzah.
Hamzah menjelaskan, dasar pengajuan Raperda ini berdasarkan landasan pertama filosofis, di mana negara ini ber landasan pada Pancasila sebagai ideologi negara UUD 1945 sebagai landasan Konstitusionlnya. Lalu setiap perbuatan yang dinilai menciderai nilai luhur patut ditertibkan.
"Prilaku LGBT dinilai telah bertentangan dengan Pancasila sila pertama dan kedua, " nilainya Hamzah.
Kedua soal landasan Sosiologis, ia mengatakan bahwa telah ditemukan secara fakta yang terjadi di Kota Depok terkait fenomena Lesbi, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).
Di mana keterangan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Depok mencatat peningkatan jumlah laki-laki berhubungan seks dengan sesama, tumbuh subur di kota ini menjadi wilayah startegis.
Baca Juga:Napi LGBT Dituding Sebar Virus Penyimpangan Seksual di Lapas
"Tercatat 2014 ada 4.932 gay dan bertambah, kini ada sekitar 5.791 gay," kata dia.
