- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberlakukan kebijakan penguncian gerbang SMA, SMK, dan SLB negeri selama KBM pada Minggu, 24 Oktober 2026.
- Kebijakan tersebut diterapkan untuk menjaga keamanan lingkungan sekolah dan mencegah gangguan dari pihak luar yang tidak berkepentingan.
- Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto menyatakan aturan resmi tertuang dalam Nota Dinas tanggal 12 Oktober 2026 untuk ketertiban belajar.
SuaraJabar.id - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan kebijakan penguncian gerbang SMA-SMK, dan SLB negeri selama kegiatan belajar mengajar (KBM) berlangsung bertujuan menjaga keamanan lingkungan sekolah sekaligus memastikan proses pembelajaran berjalan kondusif.
Kebijakan tersebut diterapkan untuk membatasi akses pihak luar yang tidak berkepentingan masuk ke lingkungan sekolah saat kegiatan belajar berlangsung.
Menurut Dedi, lalu lintas orang yang tidak terkontrol berpotensi mengganggu kenyamanan dan keamanan siswa maupun tenaga pendidik.
Dedi mencontohkan insiden di Kabupaten Sukabumi, ketika seorang pria yang disebutnya sebagai oknum wartawan tanpa identitas resmi diduga melakukan intimidasi di lingkungan sekolah saat jam pelajaran.
Baca Juga:Danny Setiawan, Birokrat Karier yang Menembus Kursi Gubernur Jawa Barat
"Contoh di Sukabumi. Pada saat KBM kan ada oknum wartawan bodong yang ngamuk-ngamuk. Proses belajar mengajar di negara manapun, pasti pada saat belajar itu dibukanya pada waktu masuk dan keluar," ujar Dedi melansir ANTARA, Minggu (24/10/2026).
Menurut Dedi, pembatasan akses selama KBM merupakan langkah untuk memastikan aktivitas di dalam sekolah tidak terganggu oleh pihak luar. Gerbang sekolah dibuka pada waktu masuk dan pulang siswa, sedangkan selama pembelajaran berlangsung akses masuk diperketat.
Berlaku untuk SMA, SMK, dan SLB Negeri
Dedi menjelaskan, kebijakan tersebut berada dalam lingkup kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yakni untuk SMA, SMK, dan SLB negeri. Adapun pengaturan operasional sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota.
"Tapi kalau SD, kan bukan kewenangan gubernur. Kewenangan bupati dan wali kota. Coba lihat SD, itu orang tua siswa nunggunya anak itu kadang-kadang masuk kelas," tuturnya.
Baca Juga:8 Bandara Tutup Dampak Abu Anak Krakatau, Bandara Kertajati Disiagakan Jadi Alternatif
Dengan pembagian kewenangan tersebut, penerapan aturan di jenjang SD dan SMP berada di tangan pemerintah daerah masing-masing.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto mengatakan, ketentuan penguncian gerbang sekolah telah dituangkan dalam Nota Dinas Nomor 38297/PW.01/SEKRE tertanggal 12 Oktober 2026.
Nota dinas yang ditandatanganinya tersebut telah didistribusikan kepada seluruh Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan di Jawa Barat untuk diterapkan di satuan pendidikan sesuai ketentuan.
Purwanto menegaskan, penguncian gerbang bukan berarti sekolah menutup seluruh akses bagi pihak luar. Tamu yang memiliki kepentingan kedinasan atau keperluan resmi tetap diperbolehkan masuk setelah memperoleh izin tertulis dari pihak sekolah.
"Ketika sudah masuk jam pembelajaran, gerbangnya dikunci agar proses pembelajaran yang ada di dalam kelas itu bisa berjalan dengan baik, guru-guru bisa menunaikan kewajibannya dengan baik, terus anak-anaknya juga tidak keluar masuk sekolah," kata Purwanto.
Melalui kebijakan ini, Pemprov Jawa Barat menekankan pentingnya pengendalian akses ke lingkungan sekolah selama KBM. Pembatasan tersebut diharapkan dapat menjaga kegiatan belajar tetap berjalan tertib tanpa menghalangi tamu resmi yang memiliki keperluan di sekolah.
