SuaraJabar.id - Pungutan liar atau Pungli di lingkungan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi, Jawa Barat disebut telah merajalela. Bahkan, nilanyai bervariasi mulai dari Rp 50 ribu hingga jutaan Rupiah.
Praktik pungli yang terjadi di BPN Kota Bekasi disebut-sebut sudah terjadi sejak bertahun-tahun dengan modus yang berbeda.
"Kalau hanya untuk mengambil sertifikat tanah itu murah ya, paling kecil Rp 50 ribu. Kalau tidak ngasih ya kadang dilama-lamain," kata seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya kepada Suara.com, Rabu (9/10/2019).
Terperinci, sumber tersebut menjelaskan praktik pungli yang terjadi di hampir semua Kantor BPN. Misalnya, kepengurusan dokumen dan pengukuran tanah dimana oknum dari kantor BPN terang-terangan mengutip kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Baca Juga:BPN Kota Bekasi Pastikan Tak Persulit Proses Pengurusan Dokumen Pertanahan
"Untuk mengurus tanah yang mau diukur itu ada tarifnya. Kalau tanahnya tidak terlalu besar ya paling hanya Rp 500 ribu. Namun, kalau tanah yang mencapai ribuan hektar itu bertarif sampai jutaan rupiah," ungkap dia.
Ia sendiri menyayangkan sikap para oknum yang nekat mencederai integritas lembaga tempatnya bekerja. Padahal, secara administrasi semua yang di Pungli itu masuk dalam non berbayar.
"Ini yang harusnya menjadi evaluasi dari pemerintah dan penegak hukum," kata dia.
Terpisah, Ketua Indonesia Fight Corruption (IFC) Intan Sari Geny meminta semua lembaga yang negara harus bekerja secara profesional.
"Dugaan Pungli di BPN ini sangat berbahaya, apabila terus merajalela. Tidak hanya di Kota Bekasi saja, namun juga di daerah lain," tegas dia.
Baca Juga:Ucapan Jokowi dan Menteri ATR soal Cepatnya Pelayanan BPN Tak Terbukti
Secara khusus, Intan menekan agar BPN dalam semua urusannya dapat mendengar instruksi Presiden Joko Widodo agar bekerja secara transparan.
- 1
- 2
