Indeks Terpopuler News Lifestyle

Cerita Pilu Warga Tamansari Bandung Usai Digusur dan Keluarnya Fatwa MUI

Bangun Santoso Minggu, 02 Februari 2020 | 13:25 WIB

Cerita Pilu Warga Tamansari Bandung Usai Digusur dan Keluarnya Fatwa MUI
Anak-anak bermain di sekitar kawasan perumahan yang digusur Pemkot Bandung di kawasan Tamansari. (Suara.com/Emi La Palau)

Di tengah kesedihan rumah digusur, warga dihadapkan dengan munculnya fatwa MUI Kota Bandung

SuaraJabar.id - Setelah penggusuranyang dilakukan Pemerintah Kota Bandung kepada warga Tamansari RW 11, pada 12 Desember 2019 lalu, peristiwa itu menyisakan luka di balik puing-puing reruntuhan rumah sebagian warga yang terus bertahan menuntut haknya.

Pembongkaran paksa dengan dalih pengamanan aset pemerintah kota di atas tanah yang masih berstatus sengketa tersebut mendapat perhatian publik, arogansi Pemerintah Kota Bandung dalam membangun rumah deret dinilai tidak lagi memperdulikan hak-hak sebagian warga yang hingga kini bertahan.

Pembangunan rumah deret itu mulanya digagas oleh Wali Kota Bandung sebelumnya Ridwan Kamil sejak tahun 2017 lalu dengan dalih untuk kepentingan warga, dan diteruskan oleh wali kota saat ini, Oded M Danial saat ini.

“Kita juga kan tahu perjuangan bukan hanya warga Tamansari, tapi kita tahu penghancuran terhadap kampung kota, bilang kumuh tapi tidak mau diselesaikan, bisanya menggusu," ujar salah satu Tamansari yang tergabung dalam Solidaritas Forum Juang Tamansar Bandung, Feru ketika ditemui di Masjid Al-Islam Tamansari, Sabtu (1/2/2020)

Penyelesaian permasalahan kekumuhan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan cara merubah dan menggusur Kampung Kota kemudian diubah menjadi bangunan yang harus disewakan oleh warga dinilai tidak adil. Negara dinilai lepas tanggung jawab dengan hak atas tanah yang seharusnya dijamin oleh negara.

“Hak atas kota dan hak atas tanah, karena itu hal paling substansial dalam kehidupan manusia, kalau itu hilang bagaimana negara harus menjamin, karena negara harus menjamin itu apalagi dalam perspektif HAM” ucap Feru.

Menurut Feru, masyarakat ingin Kampung Kota tetap dipertahankan. Seharusnya Pemkot Bandung bisa mengelola dengan baik Kampung Kota, agar menjadi hal yang otentik dari Bandung.

“Kami ingin warga Bandung bertanya hak atas kota bagaimana sampai saat ini, ada sekitar 12 kelurahan yang statusnya masyarakat masih sewa ke pemerintah, kami warga negara tapi masih sewa di atas tanah sendiri, apa bedanya kita dengan turis asing yang datang hanya sementara," Ujar Feru.

Hingga saat ini, Warga Tamansari di RW 11 yang menolak pembangunan rumah deret masih terus bertahan, mereka menempati lantai 2 Masjid Al-Islam Tamansari. Kebutuhan logistik makan, minum dan sebagian lainnya didapat berdasarkan bantuan dari solidaritas baik yang ada di Bandung maupun di luar Bandung.

Muncul Fatwa MUI

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait