Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Presiden Arahkan Mini Lockdown, Pemkot Bandung Sebut Mirip PSBM

Ari Syahril Ramadhan Kamis, 01 Oktober 2020 | 14:15 WIB

Presiden Arahkan Mini Lockdown, Pemkot Bandung Sebut Mirip PSBM
Polisi bersama personel Satpol PP menutup Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jumat (18/9/2020). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

Mini lockdown kurang lebih sama dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM), seperti halnya di Hegarmanah ketika terjadi penyebaran kasus di Secapa TNI AD.

SuaraJabar.id - Pemerintah Kota Bandung akan mengkaji penerapan mini lockdown sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Hal tersebut untuk mencegah penyebaran virus corona.

Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna mengungkapkan pihaknya akan menindaklanjuti arahan tersebut dan akan disesuaikan dengan daerah kondisi di lapangan.

“Kita tentu akan menindaklanjuti itu apa yang diarahkan kepada wali kota basisnya kepada kasus di masing-masing wilayah, teknis akan dibahas,” katanya di Taman Dewi Sartika, Kota Bandung, Kamis (1/10/2020).

Ema menyebut untuk di Kota Bandung sendiri, wilayah yang masih berada di zona merah yaitu Cicendo. Pihaknya akan membahas terkait teknis pengetatan yang akan dilakukan di wilayah tersebut.

“Zona merah Cicendo dari dulu kasusnya cukup banyak, kemudian dilihat tidak semua kelurahannya merah tapi di-break down teknisnya dibahas mana saja kegiatan masyarakat yang diperketat harus dibicarakan dengan tokoh di sana,” ungkapnya.

Ema menjelaskan mini lockdown kurang lebih akan sama dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM), seperti halnya yang telah dilakukan di deerah Hegarmanah ketika terjadi penyebaran kasus di Secapa TNI AD. Persiapan terkait dampak kepada daerah yang dilakukan mini lockdown juga menjadi pertimbangan.

“Analoginya seperti PSBM ada pembatasan seperti aktivitas 24 jam dan ekokomi mengurangi batasan tapi kebutuhan masyarakat harus terkalkulasi dengan baik jangan sampai dampaknya menjadi repot,” katanya.

Terkait pembatasan warga dari luar Bandung, Ema mengatakan hal tersebut masih agak suklit diterapkan.

“Pembatasan warga luar Bandung jujur saja agak sulit tapi kalau kecamatan ada kebijakan itu dilakukan semua masyarakat harus dikontrol rekam jejaknya harus dilacak dan dikendalikan,” ungkapnya.

Kontributor : Emi La Palau

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait