alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

DPRD Jawa Barat Matangkan Pembahasan Daerah Otonomi Baru

Ari Syahril Ramadhan Jum'at, 23 Oktober 2020 | 16:54 WIB

DPRD Jawa Barat Matangkan Pembahasan Daerah Otonomi Baru
Foto udara pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/9). [ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi]

Sejumlah daerah telah direstui untuk menjadi DOB seperti Bogor Timur, Garut Selatan, dan Sukabumi Utara.

SuaraJabar.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyatakan saat ini sedang mematangkan pembahasan daerah otonom baru atau DOB.

"Satu sisi, saat ini kami sedang konsentrasi membahas DOB, DPRD Provinsi Jabar sedang berkontribusi membahas DOB," kata Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari ketika dihubungi melalui telepon, Jumat (23/10/2020).

Komisi I DPRD Jawa Barat, kata dia, diberikan tugas untuk membahas DOB Provinsi Jabar.

"Pembahasannya sedang di Komisi I ya. Saat ini DPRD Jabar sedang konsentrasi membahas DOB, bukan soal lain (usulan nama Provinsi Jabar diganti Provinsi Tatar Sunda," kata dia.

Politisi yang akrab disapa Teh Ineu ini mengatakan sejumlah daerah telah direstui untuk menjadi DOB seperti Bogor Timur, Garut Selatan, dan Sukabumi Utara.

Pihaknya juga telah mendengar penyataan dari Gubernur Jabar M Ridwan Kamil yang menyatakan idealnya Jabar harus memiliki lebih dari 40 kabupaten/kota.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil mengatakan Provinsi Jabar idealnya memiliki lebih dari 40 daerah (kabupaten/kota) sehingga pemekaran wilayah menjadi salah satu solusi dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah di Jabar.

"Jadi ada hal-hal yang sedang kami perjuangkan dari sisi pelayanan publik dan ekonomi secara politik yaitu pemekaran wilayah. Jadi kami berharap Jabar idealnya memiliki lebih dari 40 daerah (kabupaten/kota)," kata dia.

Ridwan Kamil atau Kang Emil mengatakan populasi menjadi sumber dari dinamika dan masalah pembangunan di provinsi dengan populasi hampir 50 juta jiwa per tahun 2019.

Pasalnya, penduduk akan berebut sumber daya, tata ruang, sekolah berkualitas, fasilitas kesehatan, hingga transportasi. Untuk itu, pengendalian populasi menjadi salah satu solusi dinamika pembangunan di Jabar. [Antara]

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait