Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Raperda Pesantren Jawa Barat: Kiai Dapat Honor, Santri Dapat Dana BOS

Ari Syahril Ramadhan Kamis, 22 Oktober 2020 | 18:12 WIB

Raperda Pesantren Jawa Barat: Kiai Dapat Honor, Santri Dapat Dana BOS

"Mengapa santri tidak ada BOS dan nanti kiai di pondok pesantren juga akan mendapatkan honor. Saya berharap santri ini sungguh-sungguh menjadi santri," katanya.

SuaraJabar.id - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pesantren yang masih dalam pembahasan merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap santri, khususnya terkait momentum Peringatan Hari Santri Nasional yang jatuh pada 22 Oktober.

"Di Jabar ada 12 ribu pondok pesantren, terbanyak di Indonesia. Sebagai bentuk perhatian kami, nanti ada Perda Pesantren. Raperda ini diajukan pada 2018, namun jalan di tempat karena tidak ada legalitas di atasnya. Dengan adanya UU Pesantren ini, maka dibahas kembali Raperda Pesantren tersebut, karena sudah ada legalitas," kata Uu Ruzhanul Ulum, Kamis (22/10/2020).

Menurut dia, inti dari Raperda Pesantren memuat tentang pembinaan dan pemberdayaan pondok pesantren supaya bisa bersama-sama pemerintah mewujudkan cita-cita nasional. Selain itu, juga disebutkan adanya bantuan bagi pondok pesantren.

"Nanti, pemerintah akan memberikan bantuan secara reguler kepada ponpes, tidak menutup kemungkinan nanti pembangunan asrama menggunakan rekanan. Pembangunan madrasah, seperti SD, SMP dan lain-lain," katanya.

Selama ini, katanya, ponpes hanya mendapatkan bansos dan hibah, sekarang dapat, tahun depan bisa enggak ada, yang dapat mungkin hanya yang dekat dengan pemerintah atau dewan," ucapnya.

Ia menuturkan dengan adanya Perda Pesantren ini, tidak menutup kemungkinan juga ada BOS untuk santri yang selama ini tidak ada.

"Mengapa santri tidak ada BOS dan nanti kiai di pondok pesantren juga akan mendapatkan honor. Saya berharap santri ini sungguh-sungguh menjadi santri," katanya.

Pria yang akrab disapa Kang Uu ini menuturkan Peringatan Hari Santri Nasional ini juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menggenjot usulan Raperda Pesantren. "Walaupun belum ada surat dari Kementerian Agama dan PP, kita tetap berjalan dan inti dari Perda Pesantren ini tidak jauh dari UU Pesantren," kata dia.

Ia mengatakan Hari Santri Nasional tidak lepas dari peran sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menetapkan Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober.

"Pak Jokowi yang meletakkan ini, sehingga Hari Santri ini semakin ramai dan santri semakin terkenal dibandingkan 20 tahun lalu. Kalau dulu santri disebut kampungan, tradisional dan sekarang alhamdulillah tidak lagi. Maka atas nama komunitas pesantren saya berterima kasih kepada pemerintah," tuturnya.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait