- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta wacana reaktivasi SPP SMA dan SMK negeri dikaji mendalam pada Juli 2026.
- Pemprov Jawa Barat memprioritaskan optimalisasi pengelolaan dana BOS agar seluruh sekolah memiliki lingkungan dan fasilitas berkualitas.
- Dedi Mulyadi menegaskan pemenuhan kekurangan fasilitas sekolah akan ditanggung Pemprov tanpa perlu membuka kembali biaya SPP.
SuaraJabar.id - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, memberikan tanggapan mengenai wacana reaktivasi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri.
Dedi mengatakan, wacana reaktivasi SPP di SMA dan SMK negeri, harus dikaji secara mendalam sebelum benar-benar diterapkan.
Menurutnya, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar lebih memprioritaskan pembenahan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh setiap sekolah.
"Oh iya itu gini, kan kita harus melakukan pengkajian secara mendalam. Nanti kalau Gubernur mengaktifkan SPP, nanti opininya beda lagi, Gubernur tidak memprioritaskan pendidikan," kata Dedi, Rabu (15/7/2026).
Baca Juga:Luka Parah hingga ke Kaki, Pemulihan Korban Penyekapan Taufik Hidayat Butuh Waktu Setahun
KDM sapaan akrabnya mengatakan, hasil dari kunjungannya ke sejumlah sekolah, pengelolaan dana BOS menjadi faktor yang menentukan kualitas lingkungan sekolah.
Kondisi sekolah yang mampu memanfaatkan dana BOS secara efektif, menurutnya tetap memiliki fasilitas yang tertata dan berkualitas.
"Dana BOS itu saya kan sudah mengunjungi setiap sekolah. Sekolah ini pakai dana BOS, sekolahnya berantakan. SMA 1 Depok itu pakai dana BOS, sekolahnya rapi. Saya nanya ke kepala sekolah, 'Kok sekolah Bapak bisa rapi?' 'Ya kami mengelola ini dengan baik'," ungkapnya.
Fokus utama Pemprov Jabar saat ini menurut Dedi adalah memastikan seluruh sekolah mampu mengelola dana BOS secara maksimal.
"Jadi tahap pertama sekarang, saya ingin berfokus sekolah itu mengelola dana BOS dulu dengan baik," tegasnya.
Baca Juga:Dedi Mulyadi: Buron Taufik Hidayat Datangi Gedung Pakuan Jam 4 Pagi Pakai Helm dan Masker
Dedi tak menampik masih terdapat berbagai kebutuhan fasilitas di sekolah yang belum terpenuhi. Meski demikian, hal itu akan menjadi tanggung jawab Pemprov Jabar dan biaya operasional sekolah tetap dipenuhi melalui dana BOS.
"Nanti ada kekurangan-kekurangan apa. Biasanya kekurangannya fasilitas, sekolahnya kurang toilet, sekolahnya kurang ruang kelas, sekolahnya kurang pendingin ruangan, sekolahnya kurang sarana ibadah, sekolahnya kurang pagar," katanya.
"Nah itu kita penuhi oleh provinsi. Tapi operasional sekolah itu dipenuhi dulu oleh BOS. Jangan dulu membuka SPP," jelasnya.
Dedi menegaskan tetap menghormati pandangan DPRD Jawa Barat terkait wacana reaktivasi SPP. Namun, tetap harus mempertimbangkan dampak yang lebih luas sebelum mengambil kebijakan.
"Saya menghormati usulan itu tetapi juga saya mempertimbangkan aspek publik. Nanti polemik lagi," pungkasnya.
Kontributor : Rahman
