SuaraJabar.id - Sejumlah tokoh, seniman dan budayawan Sunda pengusung perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.
Meski demikian, mereka masih harus menempuh sejumlah langkah guna mewujudkan pergantian nama menjadi Provinsi Sunda.
Ketua SC Kongres Sunda Andri Perkasa Kantaprawira menyampaikan, usulan pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda mendapatkan dukungan dari Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon.
Sebagai anggota DPR RI dari dapil 5 Jawa Barat, Fadli Zon, kata Andri, telah lama berkomunikasi mendukung usulan pergantian nama provinsi Sunda.
Baca Juga:Ngaku Pernah Bantu, Tapi Mahfud MD Ogah Jawab Ditantang Jemput Rizieq Besok
Bahkan, dukungan itu didapat sebelum Fadli mengisukan diri sebagai putra minang dan menggagas wacana usulan nama provinsi Minangkabau.
"Antara dia sebagai wakil rakyat dari dapil Jawa Barat dengan dia sebagai putra minang punya kesamaan. Dan, antara Sunda dan Minang punya banyak persamaan di dalam kebudayaan, tetapi Minang punya kelebihan karena material sarakan atau tanah airnya lebih terjaga," kata Andri ketika ditemui usai Kongres Sunda di Perpustakaan Ajip Rosidi, Jalan Garut No. 2, Kota Bandung, Selasa (10/11/2020).
Andri juga mengatakan, Fadli Zon dan beberapa wakil Jawa Barat di DPR RI seperti Golkar, Demokrat, PAN, Gerindra, PKB, PKS akan membantu dukungan politis bila diperlukan RUU Inisiatif dalam usulan pergantian nama ini.
Andri juga mengatakan, sejumlah nama di legislatif seperti Dede Yusuf, Farhan, Nurul Arifin, Ahmad Najib Qodratullah, Adang Daradjatun, Mulyadi, Sodik Mudjahid, Eni Sumarni, Agun Gunandjar Sudarsa tergabung di jaringan WAG Pakar Kongres Sunda.
"Jadi Bang Fadli tadi siap menandatangani kalau nanti panitia Kongres mau meminta dukungan siapa-siapa anggota DPR RI yang setuju dengan wacana mengembalikan nama provinsi," katanya.
Baca Juga:Cerita WhatsApp Mahfud MD Tak Dibalas Habib Rizieq, Padahal Sudah Mau Bantu
Hanya, lanjut Andri berdasarkan Permendagri nomor 30 tahun 2012, untuk perubahan nama provinsi diperlukan dukungan dari DPRD Provinsi dan pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur Jawa Barat untuk membuat naskah akademik.
"Mudah-mudahan pemerintah provinsi mau membuat naskah akademik yang lebih lengkap. Kemarin pertemuan dewan pakar juga sedang menyiapkan untuk tornya. Mudah-mudahan Kang Emil (Ridwan Kamil) mau menerima awal berdiskusi dengan kita, karena kang Adji (Ketua pengembalian nama Provinsi) sudah beberapa kali menyampaikan surat," katanya.
Andri mengakui, perubahan nama provinsi ini memerlukan proses yang panjang agar diterima. Apalagi di Jawa Barat terdapat tiga budaya yang berbeda, yakni Sunda Priangan, Cirebonan yang umum tinggal di wilayah pantai utara, dan Betawian yang hidup di wilayah sekitar Bekasi dan Depok.
"Ini proses perjuangan yang lama, kalau naskah akademik saja belum kita buat, belum disetujui DPR, dan pemerintah provinsi, bagaimana gerak kepada yang lebih lanjut. Kita tidak ingin langkahnya, istilahnya kita langsung lompat kepada presiden dengan menggunakan tokoh-tokoh yang ada untuk seperti (kasus) Papua. Tapi kita ingin step by step sesuai peraturan perundang-undangan," ujarnya.
