Menanggapi hal ini, Yadi mengatakan pembatasan fasilitas itu memang sudah sesuai prosedur standar yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Bandung. Namun, kalau memang sangat mendesak sebetulnya korban bisa lebih lama tinggal di shelter DP2KBP3A.
“Itu kan emang semua shelternya ada batasannya karena kan biaya juga kan kita maksimalkan pelayanan seperti layanan psikolog, pendampingan jadi itu bisa dimaksimalkan. Kalau misalkan diperlukan bisa nambah tapi kalau sampai berbulan-bulan mah agak repot juga karena kan kasus masuk ada yang lain juga,” ucapnya.
Yayasan Sapa sendiri saat ini masih belum memiliki shelter atau rumah aman sendiri. Untuk menampung korban, biasanya Yayasan Sapa menyewa rumah yang nantinya dijadikan sebagai shelter atau rumah aman. Sementara, Pemerintah Kabuapaten Bandung memiliki shelter sebanyak 5 kamar.
Selain itu, di kala pandemi, pendampingan pun mendapat kendala yang cukup besar. Pendamping diharuskan mengikuti protokol kesehatan dalam melakukan pendampingan langsung terhadap korban, semisal melengkapi diri dengan APD dan yang lainnya. Pendamping pun berisiko lebih besar untuk tertular virus Corona.
Baca Juga:Bertahan di Tengah Pandemi dengan Bisnis Lukis Sepatu
“Kendala lain intensitas kita untuk berkomunikasi dengan korban kan sangat terbatas saat ini. Terus pendalaman akan sangat berbeda sekali asesmen dari daring dibanding dengan tatap muka langsung. Kita kalau tatap muka kan dari wajah saja kita bisa ketauan tapi kalau online kan kurang,” ucapnya.
Kepala Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Jawa Barat Anjar Yusdinar mengatakan urusan angka memang terjadi kenaikan kasus tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak semasa pandemi. namun, untuk urusan pelayanan lagi-lagi salah satu kendala yang dihadapi Pemprov Jawa Barat yakni adanya pemangkasan anggaran untuk UPTD PPA karena fokus anggaran dialokasikan untuk penanganan Covid-19.
“Kadang-kadang kendala di kami itu apalagi semasa pandemi itu alokasi anggaran itu terfokus untuk prioritas penangan Covid-19, sehingga untuk anggaran lainnya adanya penyesuaian lagi. Ada pengurangan anggaran,” ujarnya.
Sementara di Kabupaten Bandung pun anggaran penanganan masalah isu-isu perempuan mengalami pengurangan lantaran anggaran dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19. Yadi mengatakan penyusutan anggaran itu mencapai 50 persen dari total anggaran yang sebelumnya disiapkan untuk DP2KBP3A Kabupaten Bandung.
“Terkait anggaran iya memang direfocusing. Pengurangannya sekitar 50 persen dari anggaran tahun ini. Untuk tahun depan ada peningkatan dari perencanaan anggaran,” bebernya.
Baca Juga:Kreativitas Bisnis Lukis Sepatu Bertahan di Tengah Pandemi
Kontributor : Aminuddin
