SuaraJabar.id - Wakil Wali Kota Depok periode 2021-2016 terpilih, Imam Budi Hartono terpilih sebagai Ketua DPD PKS Kota Depok Jawa Barat untuk periode 2020-2025 menggantikan Muhammad Hafid Nasir.
Pengumuman susunan pengurus DPD PKS Depok tersebut dibacakan dalam acara Musyawarah Daerah (Musda) V yang disiarkan secara langsung melalui kanal media sosial Youtube PKS Tv Jabar, Senin (28/12/2020).
Imam Budi Hartono baru saja dinyatakan unggul dalam Pilkada Kota Depok 2020. Pasangan nomor urut 2 pada Pilkada Depok, Mohammad Idris-Imam Budi Hartono, ditetapkan sebagai wali kota dan wakil wali kota terpilih Depok periode 2021-2026.
Untuk Sekretaris DPD PKS Depok dijabat oleh Hermanto Setiawan, Bendahara Ade Supriyatna dan kaderisasi partai Ahmad Fejeri.
Baca Juga:Prabowo-Sandiaga Jadi Menteri, PKS: Seharusnya Mereka Kuatkan Oposisi
Selanjutnya Dewan Etik Daerah (DED) PKS Depok Ketua dijabat Suweb Mawardi dan Sekretaris Amir Hamzah.
Sedangkan untuk ketua Majelis Pertimbangan Partai TM. Yusufsyah Putra dan Sekretaris Hidayat.
Sebelumnya PKS juga telah menetapkan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS Jawa Barat dengan Ketua MPW Oded M Danial, Sekretaris MPW: Abdul Hadi Wijaya, Ketua DPW: Haru Suandharu, Sekretaris DPW: Ridwan Solichin, Bendahara DPW: Iwan Suryawan
Musyawarah Wilayah (Muswil) V PKS yang dilaksanakan serentak secara virtual dari Kantor DPP PKS Jakarta, Minggu mampu menyaring kandidat terbaik menjadi pengurus 34 DPW PKS di seluruh Indonesia.
"Saya yakin dan optimistis kepengurusan baru DPW hasil Musyawarah Wilayah ini adalah kader-kader terbaik PKS. Karena, tadi, dihasilkan dari proses yang berjenjang dan disandarkan pada nilai-nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, dan kebersamaan dalam suatu musyawarah yang insyaallah mendatangkan kemaslahatan," ujar Syaikhu saat konferensi pers Muswil V PKS 2020 secara daring melalui Zoom.
Baca Juga:Sandiaga Uno cs Diminta Jagain Masjid Kementerian dari Antek PKS dan HTI
Syaikhu mengatakan PKS harus melakukan terobosan virtual pada Muswil V PKS tahun ini, karena situasi pandemi COVID-19 tidak mungkin melakukan cara-cara musyawarah biasa yang berpotensi dihadiri banyak orang. [Antara]
