- Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
- Fraksi PKB MPR RI menyatakan siap memproses pergantian Wakil Presiden sesuai UUD 1945 dan UU MD3 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
- MPR wajib memilih satu dari dua calon usulan Presiden untuk mengisi kekosongan jabatan maksimal 60 hari.
SuaraJabar.id - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden membuka babak baru dalam proses ketatanegaraan.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR RI menyatakan siap memproses pergantian Wakil Presiden, tetapi mengingatkan bahwa pengisian kursi RI-2 tidak boleh dilakukan di luar mekanisme konstitusi.
Ketua Fraksi PKB MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, menegaskan seluruh tahapan pergantian Wakil Presiden harus berjalan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, konstitusi harus menjadi landasan utama dalam menghadapi kekosongan jabatan tersebut.
Baca Juga:Gibran Utarakan Niat Mundur dari Wapres Usai Bertemu Prabowo Selama 2,5 Jam
“Fraksi PKB MPR RI siap menjalankan tugas dan kewenangan konstitusional MPR apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Konstitusi telah memberikan pedoman yang jelas sehingga seluruh tahapan harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Neng Eem di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pernyataan PKB tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa proses pergantian Gibran bukan sekadar urusan politik dan lobi antarkekuatan parlemen.
Ada prosedur konstitusional yang wajib dipatuhi sebelum sosok baru menduduki jabatan orang nomor dua di Indonesia.
Neng Eem merujuk Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Proses pemilihan harus dilakukan paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.
Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden juga diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Baca Juga:Dua Tahun Prabowo-Gibran, Kepuasan Publik 57,4 Persen, Lingkungan Jadi Sorotan
Merujuk Pasal 46 UU MD3, Presiden harus mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR.
Selanjutnya, MPR memiliki kewenangan memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden melalui sidang sesuai ketentuan perundang-undangan.
Bagi PKB, mekanisme tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai formalitas belaka. Setiap tahapan harus menjamin kepastian hukum sekaligus menjaga stabilitas politik dan keberlangsungan pemerintahan nasional.
Neng Eem pun mengingatkan seluruh elemen bangsa agar tidak terjebak dalam spekulasi mengenai sosok pengganti Gibran sebelum proses konstitusional berjalan.
“Yang harus menjadi pegangan kita bersama adalah konstitusi. Siapa pun yang nantinya mengisi jabatan Wakil Presiden harus melalui mekanisme yang sah sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan undang-undang,” tegasnya.
PKB Siap Kawal Proses Pergantian
