- Presiden Prabowo Subianto wajib mengusulkan dua calon pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam waktu 14 hari.
- Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan lembaganya menerima surat pengunduran diri Gibran di Jakarta pada Kamis, 12 November 2026.
- MPR memiliki batas waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri untuk menetapkan Wakil Presiden baru secara definitif.
SuaraJabar.id - Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka yang telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya.
Ketentuan tersebut menjadi bagian dari mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden setelah adanya pengunduran diri Gibran.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, lembaganya akan segera menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran yang telah diterima pada Kamis (12/11/2026).
Pimpinan MPR terlebih dahulu akan menggelar rapat untuk membahas langkah selanjutnya, sebelum mengadakan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD.
Baca Juga:Di Tengah Guliran Hak Menyatakan Pendapat DPR Soal Gibran
"Hari ini, pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut sehingga MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan," kata Muzani di kompleks parlemen, Jakarta.
Muzani menjelaskan, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari sejak pengunduran diri Wakil Presiden untuk menetapkan pengganti Gibran secara definitif.
Di sisi lain, Presiden Prabowo memiliki tenggat waktu 14 hari sejak diterimanya surat permintaan dari MPR untuk menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menghormati keputusan politik Gibran yang memilih mundur dari jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut.
"Kami menghormati langkah-langkah politik yang diambil oleh Wakil Presiden," ujar Dasco.
Baca Juga:Delapan Fraksi DPR RI Serentak Usulkan HMP, Gibran Menghadapi Tekanan Politik Besar
Dasco mengatakan, setelah surat pengunduran diri diterima MPR, pimpinan DPR akan menggelar rapat pimpinan dan rapat Badan Musyawarah untuk membahas tindak lanjut mekanisme tersebut.
Ia menyebut mekanisme serupa juga dilakukan dalam proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang sebelumnya bergulir di DPR. [Antara].
