SuaraJabar.id - Perempuan dan anak di Jawa Barat rentan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, perdagangan orang terhadap perempuan dan anak merupakan fenomena sosial dan menjadi permasalahan serius yang dihadapi pemerintah provinsi mengingat jumlah penduduknya terbesar se-Indonesia.
Ridwan Kamil menilai, kesetaraan relasi gender dalam pembangunan hingga kini masih belum sepenuhnya terwujud. Hal tersebut disebabkan masih kuatnya nilai-nilai sosial budaya yang bersifat patriarki, laki-laki dianggap lebih tinggi dari perempuan baik di lingkup domestik maupun publik.
"Dampak ketimpangan relasi kekuasaan itu mengakibatkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak," kata Ridwan Kamil dalam Rakor Penanganan TPPO secara virtual, Rabu (28/4/2021).
Baca Juga:Ridwan Kamil Saksikan Produksi Gesits dan Langsung Motoran
Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jabar, kasus TPPO di Jabar dalam kurun waktu tahun 2015-2021 yakni 29 kasus (2015), 30 kasus (2016), 51 kasus (2017), 17 kasus (2018), 13 kasus (2019), 10 kasus (2021) dan 12 kasus (sampai Maret 2021).
Upaya pencegahan dan penanganan korban TPPO terhadap perempuan dan anak telah dilakukan Pemda Provinsi Jabar dengan membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO sebagai task force atau lembaga koordinatif dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Nomor 467/KEP.402-YANBANGSOS/2019.
"Tugas utama gugus tugas ini adalah melakukan upaya preventif, penegakan hukum, kuratif dan rehabilitatif korban TPPO," tandasnya.
Ia menambahkan, pihaknya menargetkan satgas ini dapat terbentuk di seluruh kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat pada tahun ini.
Sejauh ini, baru 15 kabupaten kota yang sudah membentuk Gugus Tugas TPPO.
Baca Juga:Perusahaan Ini akan Borong Hasil Panen Ikan Petani Milenial di Jawa Barat
"Saya targetkan 12 kabupaten kota lainnya segera membentuk Gugus Tugas TPPO," kata Ridwan Kamil. [Suara.com/M Dikdik RA]
