alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Diminta Klarifikasi PPDB 2021 oleh Ombudsman Jakarta, Kadisdik Jabar Mangkir

Ari Syahril Ramadhan Kamis, 15 Juli 2021 | 13:31 WIB

Diminta Klarifikasi PPDB 2021 oleh Ombudsman Jakarta, Kadisdik Jabar Mangkir
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi menemukan masalah saat melakukan sidak untuk memantau pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2021. [HO Humas Dinas Pendidikan Jabar]

"Kami rasa sudah cukup selama 45 menit menunggu di zoom tersebut," kata Kepala Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho.

SuaraJabar.id - Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat mangkir pada tahap klarifikasi secara virtual oleh Ombudsman Jakarta Raya terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021 jenjang SMA/SMK di wilayah Bogor, Depok dan Bekasi.

Ombudsman Jakarta Raya sempat menunggu kehadiran Kadisdik Jabar selama 45 menit. Namun karena tak kunjung hadir dalam pertemuan virtual, Kadisdik Jabar dinyatakan mangkir.

Karena mangkir, Ombudsman Jakarta Raya kemudian melayangkan panggilan pertama kepada Kadisdik Jabar.

"Kami rasa sudah cukup selama 45 menit menunggu di zoom tersebut," kata Kepala Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho di Jakarta, Kamis (15/7/2021).

Baca Juga: Bikin Heboh, Ini 18 Nama Kampus di Bogor 'Minta Ongkos' ke Polisi

Menurut dia, Ombudsman Jakarta Raya sudah melayangkan surat permintaan keterangan pada Kamis (8/7/2021) maupun secara informal melalui pesan WhatsApp (WA) kepada Kepala Dinas Pendidikan Jabar.

Permintaan klarifikasi itu, kata dia, juga sudah diketahui oleh sebagian besar jajaran Cabang Dinas Pendidikan di Wilayah I, II dan III.

Sedianya, imbuh Teguh, klarifikasi secara langsung melalui jalur daring dilaksanakan pada hari Senin (12/7). Namun, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

"Kami konfirmasi melalui WA ke Kadisdik tidak dibalas, ditelepon tidak diangkat. Kami konfirmasi lagi ke Cabang Dinas I, II maupun III, mereka bilang tidak ada perintah dari pihak provinsi," katanya.

Untuk itu, pihaknya akan meningkatkan proses permintaan keterangan menjadi Panggilan Pertama.

Baca Juga: Viral, Kampus di Bogor 'Minta Ongkos' ke Polisi Jelang Vaksinasi di Jakarta

Sesuai regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Ombudsman RI, pihaknya dapat melakukan pemanggilan terhadap Dinas Pendidikan Jawa Barat bahkan dapat melakukan panggilan paksa.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait