alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Ridwan Kamil Tunjuk Dedi Supandi Jadi Ketua Divisi Khusus Percepatan Vaksinasi Jabar

Ari Syahril Ramadhan Selasa, 03 Agustus 2021 | 17:00 WIB

Ridwan Kamil Tunjuk Dedi Supandi Jadi Ketua Divisi Khusus Percepatan Vaksinasi Jabar
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Dedi Supandi yang juga Ketua Divisi Khusus Percepatan Vaksinasi Jabar. [ANTARA/HO-Humas Pemprov Jabar]

Populasi yang besar menjadi kendala sehingga laju vaksinasi di Jawa Barat masih tergolong rendah.

SuaraJabar.id - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menunjuk Dedi Supandi menjadi Ketua Divisi Khusus Percepatan Vaksinasi Covid-19. Pembentukan Divisi Khusus Percepatan Vaksinasi Jabar dan penunjukkan ketuanya tersebut ditujukan untuk memaksimalkan vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat.

Dedi Supandi sendiri kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar. Ia dan divisinya ditugaskan untuk memastikan kesamaan target di setiap daerah dalam melaksanakan vaksinasi di 27 kabupaten/kota bisa berjalan optimal, baik itu secara cakupan maupun persentase.

"Untuk itu kesamaan kebijakan vaksinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota juga perlu dilakukan," ujar Dedi dikutip dari (3/8/2021).

Populasi yang besar menjadi kendala sehingga laju vaksinasi di Jawa Barat masih tergolong rendah. Di mana pada dosis ke-1 menempati posisi 30 (12,88 persen) dan dosis ke-2 di posisi 21 (5,95 persen).

Baca Juga: Jasa Cetak Kartu Sertifikat Vaksinasi Covid-19

Terlebih, secara teori bahwa kekebalan komunitas atau herd Immunity dapat tercapai jika sudah dapat menyasar 70 persen dari populasi.

Oleh karena itu, Divisi percepatan Vaksinasi yang di bawahinya ini akan berupaya merealisasikan hal itu sesuai dengan mandat dari pemerintah pusat.

"Ini artinya, bila jumlah penduduk Jabar sekitar 45 juta, maka 70 persennya yaitu ditargetkan sekitar 37 juta yang mencapai herd immunity. Tinggal dipetakan per kabupeten kota," katanya.

Dedi mengaku komunikasi kebijakan yang efektif hingga level bawah atau fasilitas pelayanan kesehatan harus dimaksimalkan.

Termasuk Penguatan penggunaan platform data stok vaksin (SMILE) untuk mengurangi miskomunikasi dan meningkatkan efektivitas koordinasi lintas institusi baik itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, fasilitas layanan kesehatan.

Baca Juga: Berikut Ini Daftar Kabupaten dan Kota di Jatim Memperpanjang PPKM Level 4

"Hal tersebut dilakukan dengan cara, peningkatan compliance rate dari pelaporan menggunakan aplikasi SMILE, mendorong adanya pencatatan laporan konsumsi vaksin oleh TNI dan Polri," kata dia.

Baca Juga

Berita Terkait