Pihaknya ingin meminta pertanggungjawaban dari dana Pemilihan Ekonomi Nasional (PEN) yang disalurkan oleh Pemprov Jabar tahun 2020. Di Bandung Barat, menurutnya dana yang disalurkan untuk Puskesmas dan rumah sakit mencapai Rp 14,9 miliar.
"Di KBB 14,9 miliar di dua kegiatan. Puskesmas dan rumah sakit. Itu yang kami pertanyakan, uang milik rakyat sebesar itu dikemanakan? Tadi audensi pun deadlock," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan KBB Eisenhower Sitanggang mengatakan pihaknya belum bisa menjelaskan terkait permasalahan tersebut.
Ia akan lebih dulu menggelar rapat internal untuk mengetahui realisasi dana PEN tahun 2020.
Baca Juga:Viral Kisah Lelaki Ingin Batal Nikah, Alasannya Bikin Warganet Emosi
"Mengapa saya minta waktu, karena saya butuh waktu untuk memeriksa data. Kedua, mereka mengambil data dari provinsi. Kita juga butuh waktu memvalidasi kebenarannya," paparnya.
Eisenhower menolak bahwa dana PEN disebut temuan penyelewengan. Karena selama ini tidak ada temuan dari lembaga baik inspektorat, BPK, atau pun aparat penegak hukum.
"Tidak ada temuan dari APH. Kita punya instrumen negara yang bisa ditempuh. Setahu saya ini sudah ditangani inspektorat. PEN untuk Proyek pembangunan Puskesmas Ngamprah," pungkasnya.
Kontributor : Ferrye Bangkit Rizki
Baca Juga:Viral Yellow Claw Pamer Makan ala Warteg, Pas Dizoom Publik Malah Salfok ke Hal Ini
