alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Ahmad Muzani Sambut Baik Rencana Pengangkatan Guru Honorer Jadi PPPK

Fabiola Febrinastri Selasa, 21 September 2021 | 16:45 WIB

Ahmad Muzani Sambut Baik Rencana Pengangkatan Guru Honorer Jadi PPPK
Wakil Ketua MPR, Ahmad Muzani di Jabar, Selasa (21/9/2021). (Dok: Istimewa)

Mengangkat mereka sebagai pegawai PPPK akan memberi kepastian bagi masa depan mereka.

SuaraJabar.id - Dalam Forum Group Discusion yang diselenggarakan SMA Darul Hikam, Bandung, Jawa Barat, Wakil Ketua MPR, Ahmad Muzani menyatakan, pihaknya menyambut baik rencana pengangkatan satu juta guru honorer menjadi pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, hal ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah, yang dapat memberikan kepastian para guru honorer dalam menjalankan profesinya yang telah digeluti selama bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai puluhan tahun.

"Pengabdian mereka yang begitu panjang seharusnya diapresiasi dan diberi penghargaan dengan mengangkat mereka menjadi pegawai PPPK tanpa perlu tes," kata Muzani, dalam sambutan FGD seputar pendidikan, di Jabar, Selasa (21/9/2021).

Soal administrasi dan tes penyaringan menjadi kendala bagi para guru honorer untuk menjadi pegawai PPPK. Karena itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini mengusulkan agar guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun, seharusnya tidak perlu tes.

"Kita harus berterima kasih atas jasa, waktu dan tenaga mereka," ujar Muzani.

Baca Juga: Guru Honorer Penderita Stroke Digendong Demi Tes PPPK dan 5 Berita Viral Lainnya

Menurutnya, profesi guru hakekatnya adalah pengabdian atau panggilan jiwa, mereka bukan pencari kerja. Itu sebabnya, meskipun dengan honorer seadanya, mereka menjalani profesi itu dengan keiklasan dan kesungguhan bahkan di daerah-daerah terpencil . Mengangkat mereka sebagai pegawai PPPK akan memberi kepastian bagi masa depan mereka.

FGD dengan tema "Pola Pendidikan Pasca Covid-19" ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Jawa Barat, Brigjen TNI (Purn) M. Taufik Hidayat, para pakar pendidikan dari ITB, UPI dan Unpad, serta pegiat pendidikan di Jawa Barat.

Pada kesempatan itu, Muzani juga menyampaikan, di awal pemerintahan keduanya, Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin bertekad akan meningkatkan sumber daya manusia, namun Covid-19 yang menimpa dalam dua tahun terakhir menyebabkan kegiatan pendidikan mengalami stagnasi. 

"Murid tidak ketemu guru, dosen tidak ketemu mahasiswa, santri tidak berjumpa dengan kyainya," ujar Muzani.

Pembelajaran melalui daring ternyata sangat dipengaruhi ketersediaan gadget, jaringan internet dan kuota internet.

Baca Juga: Viral Momen Guru Honorer Sekolah Negeri Bongkar Amplop Gaji, Warganet Sedih

"Ini yang menyebabkan pendidikan kita tidak bisa maksimal, bahkan lama kelamaan hal ini telah menimbulkan kejenuhan bagi peserta didik, guru, termasuk penyelenggara pendidikan," ujarnya.

Kualitas SDM kita pada akhirnya tidak seperti yang diharapkan, karena dihasilkan dari suatu proses pendidikan yang kurang sempurna. Apalagi proses pendidikan ini tidak menjangkau keseluruhan anak didik dan wilayah Indonesia, karena sarana dan prasarana belajar dengan cara online ternyata belum merata.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait