SuaraJabar.id - Kasepuhan Padepokan Trisakti, H Drajat Hidayat menyayangkan adanya kelompok-kelompok tertentu yang diduga mempolitisir kasus Politikus PDIP Perjuangan, Arteria Dahlan.
Hal tersebut kata dia, terlihat dari munculnya tagar #SundaTanpaPDIP di Twitter baru-baru ini.
Drajat mengatakan, ketersinggungan Masyarakat Sunda pada Arteria Dahlan adalah karena soal budaya, bukan politik.
“Tagar #sundatanpaPDIP adalah statement naif yang tentunya dibuat oleh partai lain yang ingin memenangkan persaingan politik khususnya di Jawa Barat,” kata Drajat, Sabtu (22/1/2022).
Baca Juga:Peluang Jadi Capres Terbuka Lebar, Brigade Minta PDI Perjuangan Dukung Ganjar Pranowo
Menurut dia, PDI Perjuangan selama ini konsisten di jalur budaya sehingga sangat dekat dengan seniman, budayawan dan komunitas Sunda.
“Saya kira tagar #SundaTanpaPDIP yang diramaikan tidak lebih dari sampah politik yang ditebar untuk memanfaatkan orang Sunda dalam kepentingan politiknya. Padahal kelompok tersebut belum tentu memperjuangkan kepentingan masyarakat Sunda atau Jawa Barat pada umumnya,” tuturnya.
Drajat meyakini pernyataan Arteria Dahlan adalah ungkapan pribadi dan tidak menggambarkan keseluruhan PDI Perjuangan.
Ia mengungkapkan PDI Perjuangan juga terdiri dari beragam etnis dan banyak orang Sunda didalamnya.
“Sekali lagi kami tegaskan, sebagai orang Sunda saya juga merasa tersinggung dengan pernyataan Arteria Dahlan. Tapi kami tidak terima kasus ini dimanfaatkan untuk agenda politik. Kami yakin PDI Perjuangan juga memiliki mekanisme sendiri untuk memberikan sanksi kepada Arteria Dahlan,” tandasnya.
Baca Juga:Hikmah di Balik Pernyataan Kontroversial Arteria Dahlan Soal Bahasa Sunda
Senada Ki Taufik S Arsakusumah dari Padepokan Bambu Banten menyerukan seluruh elemen bangsa harus bersatu.
Ki Taufik berharap kasus Arteria tidak dimanfaatkan oleh kepentingan politik pihak tertentu.
“Baiknya saat ini kita fokuskan kepada perbaikan semua pihak sesuai pelaksanaan nilai-nilai Pancasila yang berakar dari budaya bangsa. Terlebih Arteria sudah meminta maaf, dan siap menerima sanksi dari partai,” tandas Taufik.
Sejumlah komunitas dan budayawan Sunda juga turut menandatangani surat pernyataan tersebut di antaranya Bambang Sumantri, Ketua Pamong Budaya Bogor, Gin Gin Akil, Ketua Dewan Pengawas Panggelar Ngertakeun Bumi Lamba dan Asep Nurdin, Ketua Umum Gadjah Putih Mega Paksi Pusaka Nusantara.
