"Ada beberapa area yang harus kita bebaskan lahannya. Tapi, seperti yang kita lihat ya di sana, banyak masyarakat yang melakukan aktivitas usaha, ada juga rumah-rumah warga," kata Ema.
Terkait jumlah warga terdampak, Ema mengaku sudah memerintahkan pihak kecamatan dan kelurahan untuk melakukan pendataan bangunan di lokasi tersebut. Ema mengklaim tanah tersebut merupakan aset milik PT KAI.
"Setelah kami tanyakan sebetulnya berada di atas lahan pemerintah kota, buka milik pribadi, begitu juga yang ada di jalan Ciroyom bahwa 100 persen lahannya milik PT KAI," katanya.
Ema mengatakan, nantinya akan ada tim tersendiri yang akan turun ke lapangan dan melakukan proses sosialisasi dan negosiasi.
Baca Juga:Terakhir Kali Digunakan 39 Tahun Lalu, Jalur Kereta Api Cibatu-Garut Segera Beroperasi
"Jadi, kalau lahannya bukan lahan pribadi tentu uang yang diberikan istilahnya adalah santunan atau kerohiman tapi kalau ini aset pribadi pasti akan ada dana penggantian," katanya.
Ema menegaskan rencana ini merupakan program pemerintah pusat yang tidak bisa ditawar. Anggaran pun akan dikocorkan dari Kementerian Perhubungan.
"Ini regulasi yang tidak bisa ditawar," kata Ema menegaskan.
Menurut Kepala Divisi Perencanaan DJKA Kemenhub Provinsi Jabar, Ari Yudanto, flyover Ciroyom akan dibangun mulai dari 2022 dan ditargetkan selesai pada 2023. Meski terkesan mendadak, tapi menurut Ari, pembangunan flyover ini perlu dilakukan untuk menunjang alur waktu aktivasi KCJB.
"Skema jalur flyover ini akan dibuat berputar arah dari Arjuna ke Ciroyom. Dari hasil perhitungan kami bersama konsultan pembangunan, skema seperti ini akan lebih menghemat biaya konstruksi dan tidak terlalu banyak wilayah yang terkena dampak," katanya Ari.
Baca Juga:Tawuran di Hari Valentine, Sekelompok Remaja di Flyover Pesing Saling Serang Pakai Petasan
"Sebab, KCJB akan diuji coba pada November nanti. Sedangkan, untuk target penggunaan operasional publiknya akan dilakukan pada Juni 2023. Maka, flyover ini memang perlu kita garap sesegera mungkin," imbuhnya.
