Ia menjelaskan, adapun jumlah KPM pemegang KKS di Desa Cikangkung tercatat berjumlah 700 orang.
Sedangkan pada saat kebijakan baru dari pemerintah yang mengatur KPM maupun pemilik KKS akan mendapatkan bantuan tunai pengganti BPNT, jumlah penerimanya kini terdata sebanyak 650 orang (650 orang ini terdiri dari KPM pemilik KKS yang sebelumnya terdata dan juga penerima bantuan baru yang belum mempunyai KKS, red).
"Penerima bantuan tunai pengganti BPNT gelombang pertama telah tersalurkan kepada 323 KPM, dan untuk gelombang kedua, telah tersalurkan sebanyak 327 KPM," tandasnya.
Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mengeluarkan kebijakan mengenai penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Yang awalnya dana bantuan tersebut dikirimkan ke rekening para KPM dan dapat digesek (dicairkan) di E-Warong, kini beralih menjadi bantuan tunai.
Penyaluran bantuan tunai pengganti BPNT tersebut disalurkan lewat Kantor Pos Indonesia untuk periode Januari, Februari serta Maret 2022 sebesar Rp 600 ribu dengan rincian Rp 200 ribu per bulan (tiga gelombang).
Adapun penyaluran bantuan tunai tersebut, KPM akan mendapatkan surat undangan terlebih dahulu dari kantor pos melalui masing-masing desa.
Namun faktanya, seperti kasus yang dialami oleh Eroh, tidak semua KPM maupun pemilik KKS menerima surat undangan tersebut. Bahkan, sebagian nama KPM tidak tercantum sebagai penerima bantuan, padahal sebelum regulasi baru tersebut berjalan, nama-nama penerima bantuan yang memang memiliki hak, datanya tercatat dalam sistem.
Baca Juga:Coba Kelabui Polisi, Bandar Narkoba Sembunyikan Sabu Senilai Rp 4,5 Miliar di Bawah Kandang Ayam
