SuaraJabar.id - Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Cimahi, dr. Zakaria Ansyori menilai, pelonggaran aktivitas masyarakat yang diberlakukan saat ini seperti pertanda bahwa pandemi COVID-19 bakal berakhir.
Seperti diketahui, pemerintah memutuskan untuk melonggarkan aktivitas masyarakat dengan mengeluarkan berbagai kebijakan. Di antaranya syarat hasil swab PCR dan antigen tidak berlaku lagi untuk perjalanan domestik hingga bebas karantkna bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN).
"Makanya sekarang mulai dilonggarkan, mau kembali seperti dulu. Seperti pertanda berakhirnya pandemi," kata Zakaria saat dihubungi Suara.com pada Rabu (23/3/2022).
Meski pandemi COVID-19 akan berakhir, kata dia, namun virusnya sulit untuk dihilangkan. Sehingga menurutnya hal itulah yang mendasari pemerintah untuk merubah status pandemi menjadi endemi COVID-19. Apalagi kini kasusnya mulai menurun dan gejala yang ditimbulkan lebih ringan.
Baca Juga:Puan Bicara Peran Parlemen dalam Kedaruratan Medis Terkait Pandemi
"Merubah dari pandemi ke endemi itukan perubahan sangat mendasar. Ya semoga aja ini akhir dari pandemi, jadi dianggapnga seperi flu biasa. Iya tidak akan hilang, seperti flu biasa," ungkap Zakaria.
Untuk mendukung kondisi ini semakin membaik, Zakaria mengingatkan semua masyarakat untuk tetap disiplin menjaga protokol kesehatan. Kemudian yang terpenting, kata dia, menjaga kebersihan dan kesehatan.
"Masyarakat mulai kendor juga tapi yang penting kebersihan harus tetap dilakukan.
Kalau lalai bisa seperti dulu. Tapi semoga tidak," imbuhnya.
Terpisah, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Dwihadi Isnalini mengatakan, pihaknya memang sudah menerima infomasi dari Satgas Penanganan COVID-19 pusat terkait pelonggaran tersebut.
"Memang sekarang banyak kelonggaran-kelonggaran yang diberlakukan tapi kami menyarankan prosesnya diperketat. Jadi silahkan beraktivitas, melakukan perjalanan tapi tetap prokesnya," imbuhnya.
Selain itu Dwihadi juga meminta masyarakat yang belum divaksin COVID-19 baik dosis pertama, kedua maupun booster untuk segera mendatangi tempat-tempat vaksinasi. Sebab, vaksinasi sangat penting untuk menambah kekebalan imunitas tubuh.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Indonesia berencana memperluas kebijakan bebas karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) di bernagai daerah. Keputusan itu setelah uji coba bebas karantina di Bali, Batam, dan Bintan dinilai berhasil.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, kebijakan itu akan diatur resmi melalui Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 tentang Protokol Kesehatan PPLN.
"Maka hari ini telah diumumkan kebijakan tanpa karantina diperluas ke seluruh Indonesia, hanya dengan entri tes antigen. Jadi surat edaran Satgas akan segera diterbitkan paling lambat pekan ini pada 22 Maret 2022," kata Sandiaga Uno dalam acara Weekly Press Briefing, di Gedung Sapta Pesona, Senin (21/3/2022) kemarin.
Sandi mengingatkan bahwa proses testing dan tracing melalui aplikasi PeduliLindungi harus diperkuat sebagai upaya langkah surveillance atau pengawasan apabila terjadi kontak erat dengan pasien Covid-19.
Penghapusan karantina itu dirasa memang telah bisa dilakukan di Indonesia. Asalkan dikombinasikan dengan strategi lain dalam penanganan Covid-19.
"Peniadaan karantina bisa saja dilakukan di seluruh Indonesia. Namun tetap kita harus memahami bahwa ini masa transisi sampai nanti pandemi dicabut, perlu kombinasi dari status vaksinasi juga perubahan perilaku masyarakat yang lebih adaptif terhadap upaya pencegahan Covid-19," kata dokter Dicky kepada suara.com, Selasa (22/3/2022).
Kontributor : Ferrye Bangkit Rizki
