facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Eks Pentolan HTI Sebut Kelompok Pengusung Khilafah Hukumnya Harus Diperangi

Galih Prasetyo Kamis, 23 Juni 2022 | 09:37 WIB

Eks Pentolan HTI Sebut Kelompok Pengusung Khilafah Hukumnya Harus Diperangi
Viral aksi konvoi sepeda motor bawa atribut berupa bendera dan poster Khilafah di media sosial. (Instagram)

"Justru ajaran khilafah yang mereka bawa itu hukumnya haram, kenapa haram? Karena mendirikan khilafah di atas khilafah itu nggak boleh,"

SuaraJabar.id - Eks pimpinan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Bangka Belitung Ayik Heriansyah menegaskan bahwa narasi pengusung khilafah sebagai sistem yang wajib diterapkan di Indonesia merupakan ajaran yang keliru dan haram.

Menurut Ayik, kelompok pengusung khilafah ini wajib hukumnya untuk diperangi. Hal ini lantaran kelompok ini mendirikan khilafah di atas khilafah.

"Justru ajaran khilafah yang mereka bawa itu hukumnya haram, kenapa haram? Karena mendirikan khilafah di atas khilafah itu nggak boleh, haram itu hukumya, itu bughat dan bughat hukumnya adalah diperangi," tegas Ayik.

Ditambahkan Ayik, sistem pemerintahan Indonesia yang ada saat ini sudah termasuk kekhilafahan, karena sudah mengangkat dan memilih pemimpinnya, yaitu Presiden sebagai Kepala Negara.

Baca Juga: Blak-blakan Mantan Pimpinan HTI: Kelompok Khilafah Harus Dilawan, Hukum Yang Mereka Bawa Itu Haram!

Ayik menyatakan kelompok yang konsisten menginginkan khilafah seperti yang mereka pahami dan yakini haruslah menerima fakta bahwa mereka adalah kelompok yang harus diperangi.

"Apakah sistem pemerintahan yang sekarang sudah termasuk khilafah? Jawabannya sudah, karena sudah ada pemimpinnya yaitu Presiden. Kalau mereka konsisten dan ngotot ingin khilafah seperti yang mereka mau, mereka harus terima bahwa mereka itu diperangi, mendirikan khalifah di atas khalifah itu haram," jelasnya.

Ia menambahkan ideologi khilafah yang dibawa oleh kelompok pengusungnya telah mengalami penyimpangan makna yang menyesatkan menjadi sebuah sistem pemerintahan yang khusus guna mendeligitimasi terhadap pemerintahan yang sah saat ini.

"Khilafah didefinisikan dengan aktifitas atau amal untuk memilih seorang pemimpin, namun khilafah itu diselewengkan. Agar masyarakat menolak pemerintah yang ada, kemudian memperjuangkan pemimpin kelompoknya untuk menjadi penguasa, ini politik," ucap Direktur Eksekutif Center for Narrative Radicalism and Cyber Terrorism (CNRCT) tersebut. [ANTARA]

Baca Juga: Sebut Anies Baswedan Oportunis, Denny Siregar Beri Komentar Menohok: Khilafah Itu Dilawan Bukan Dimanfaatkan

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait