Menurut Nandang, alamat perusahaan menjadi penting sebab dalam sejumlah kasus lain, perusahaan pemenang tender kerap dijadikan sarana para pemburu rente.
"Jangan sampai hanya pinjam bendera. Pemenang itu harus dicek. Harus memiliki rekam jejak yang jelas," katanya.
Senada, Sekjen Perkumpulan Inisiatif, Dadan Ramadan mengatakan, proses lelang semacam itu patutnya dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi dan akuntabel.
Menurutnya, ketika terjadi ketidakjelasan demikian, hal tersebut bisa menjadi celah yang menimbulkan banyak pertanyaan di publik.
Jangan sampai, kondisi demikian malah memantik dugaan buruk soal Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
"Saya kira dinas harus verifikatif, memvalidasi perusahaan, harus memiliki kredibilitas kejelasan kantor, termasuk alamat yang jelas, dan mampu menunjukan bahwa alamat yang tertera itu sesuai dengan fakta di lapangan," katanya.
Di samping itu, baik Nandang maupun Dadan, mereka sama-sama mengkritisi soalnya badagnya anggaran. Pemkab Bandung baiknya menimbang ulang dana untuk proyek tersebut.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna, disarankan mengambil langkah politis guna memprioritaskan anggaran untuk keperluan lain yang dianggap lebih mendesak, terlebih saat ini masih dalam masa pandemi serta pemulihan ekonomi.
"Masalah prioritas, sekarang kan semua fokus penanganan covid, pemulihan ekonomi, apalagi sekarang ada varian baru. Sehingga yang gini bisa ditunda di tengah situasi yang seperti ini. Proyek ini mungkin penting, tapi tidak genting," hemat Nandang.
"Seharusnya Bupati Dadang fokus pada visi-misi yang dijanjikan kemudian yang sudah tertuang dalam RPJMD yang saya kira sudah bagus lah, berupaya mengatasi masalah baik ekonomi, lingkungan dan lainnya, tidak memprioritaskan proyek ini, kalaupun sangat dibutuhkan maka perlu diperhatikan soal besarannya," tandas Dadan.
Kontributor : M Dikdik RA
