Ia mengatakan, jika APBD KBB membaik saat perubahan nanti maka gaji untuk para TKK pun akan ikut naik atau tidak dibayar setengahnya. Sebab kebijakan setengah gaji yang ditetapkan saat ini tujuannya agar mereka tetap mendapatkan hak hingga kontrak usai.
"Kalau kemampuan anggaran kita ada dan pada APBD perubahan ditambah, ya pasti gaji mereka juga akan naik. Kalau sekarang gaji tersedia untuk 3 bulan, sedangkan mereka harus bekerja 6 bulan, pastinya gak full," tegasnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB) Asep Sodikin mengatakan, Pemkab Bandung Barat saat ini mengalami krisis keuangan. Hal tersebut berdampak terhadap berbagai aspek.
Di antaranya gaji para TKK. Berdasarkan laporan yang didapatnya dari Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) KBB, anggaran untuk gaji para honorer baru terakomodir hingga September.
"Kalau tidak salah dulu Bappeda itu (Bapelitbangda) mengalokasikan 9 bulan. Ya, karena kita kondisi keuangan memang terbatas," kata Asep.
Sementara gaji untuk para tenaga kerja kontrak di Bandung Barat yang jumlahnya sekitar 3 ribu lebih untuk tiga bulan sisa akhir tahun ini belum mendapat kepastian. Pemkab Bandung Barat masih mencari berbagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Sebab, kata Asep, disatu sisi Pemkab Bandung Barat sangat membutuhkan para tenaga honorer untuk menutupi kekurangan pegawai. Namun di sisi lain, anggaran Pemkab Bandung Barat dalam tiga tahun terakhir ini belum membaik.
"Realitanya kan dua sisi berebeda, anggarannya enggak ada di satu sisi butuh (tenaga honorer," ujar Asep.
Kontributor : Ferrye Bangkit Rizki
Baca Juga:Tenaga Honorer Terancam Tak Dapat Gaji, Hengky Kurniawan: Kita Akan Cari Solusi
