SuaraJabar.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Musyawarah Rakyat (Musra) di Kota Bandung, Minggu 28 Agustus 2022 yang diinisiasi oleh relawan Projo.
Terkait kedatangan Presiden Jokowi di Musra Projo, Ketua DPD PDI P Jawa Barat (Jabar) Ono Surono menganggap bahwa hal tersebut adalah wajar.
"Itu sangat wajar ya, di era demokrasi ada sekelompok masyarakat yang membahas harapan Indonesia dipimpin oleh figur presiden yang baik, bermanfaat untuk rakyat, menegaskan kembali tujuan bangsa dan negara," kata Ono usai mengikuti Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PDI Perjuangan Jabar di Kota Bandung.
Namun Ono ogah menyoroti lebih jauh dan menghormati apapun hasil dari Musra yang akan digelar di 34 provinsi di Indonesia hingga Maret 2023.
Ia mengatakan tidak dapat mengomentari lebih lanjut mengenai substansi dalam Musra tersebut dan sistem pengumpulan aspirasi melalui Musra berbeda dengan sistem yang dilakukan PDI Perjuangan sebagai partai politik.
Baca Juga:Jokowi Kunjungi Pasar Cicaheum Kota Bandung, Sejumlah Warga Dapat Bantuan Ini
"Kalau kami tidak tahu substansinya gimana, yang jelas kalau PDI Perjuangan, kita punya mekanisme sendiri untuk menghasilkan kepemimpinan nasional. Kalau mereka kan rakyat, ya terserah seperti apa, tapi PDI Perjuangan memiliki mempunyai mekanisme," ungkapnya.
Adapun agenda Musra diantaranya untuk menampung aspirasi masyarakat Indonesia mengenai sosok yang paling tepat memimpin Indonesia pada 2024.
Terkait sosok calon pemimpin di 2024, PDI P kata Ono merupakan partai politik yang melahirkan para pemimpin yang sudah diuji betul, baik secara psikologinya, maupun unsur lainnya.
Hal itu karena setiap pemimpin di PDI Perjuangan, bukan hanya calon presiden, namun calon ketua DPC atau calon anggota DPRD kabupaten dan kota pun, wajib mengikuti psikotes.
Dari sisi kejiwaan, tidak sakit jiwa, itu adalah tahap pertama, kedua, rekaman jejak kepemimpinan pada saat seseorang ingin menjadi ketua DPC sudah harus melalui tahapan dulu.
"Sementara, secara internal dia harus teruji mempunyai kepemimpinan untuk mengurus partai, baru dia bisa menjadi ketua DPC. Ketua DPD sama, anggota legislatif pun sama," tuturnya. [ANTARA]
