SuaraJabar.id - Kabar Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika gugat cerai Dedi Mulyadi mengagetkan banyak pihak. Salah satunya Ketua Gerakan Moral Masyarakat Purwakarta (GMMP) Hikmat Ibnu Ariel.
Ia tak menyangka isu keretakan antara Anne Ratna Mustika dan Dedi Mulyadi harus berujung pada gugatan cerai di Pengadilan Agama Purwakarta.
“Sangat disayangkan kalau sampai terjadi perceraian dan saya turut prihatin jika demikian adanya bagaimanapun mereka berdua adalah publik figur. Yang satu kepala daerah dan satunya lagi adalah anggota DPR RI. Terlebih Anne Ratna Mustika sebagai kepala daerah yang prilakunya senantiasa jadi perhatian bahkan jadi panutan masyarakat,” ucap pria yang akrab disapa Aa Ariel itu, pada Kamis (22/9/2022).
Ia menambahkan, disharmoni tersebut dikhawatirkan berimbas pada kinerja Bupati dan pemerintahan daerah serta kebijakan publik yang harus mendapat persetujuan legislatif.
Baca Juga:Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika Gugat Cerai Dedi Mulyadi, Berimbas Pada Kebijakan Publik?
“Khawatir saja jika ini berimbas ke kebijakan publik, mengingat keduanya merupakan pemegang kebijakan, Anne sebagai Bupati sedangkan Dedi Mulyadi yang disinyalir masih cukup berpangaruh dikalangan birokrasi dan legislatif,” ungkapnya.
Kemudian, kata Aa Ariel, entah secara kebetulan atau jika di cocoklogikan melihat kejadian apa yang terjadi di pemerintahan dan juga di DPRD Purwakarta. Dirinya menilai ini imbas dari konflik tersebut.
![DOK - Calon Wakil Gubernur Jabar nomor urut empat Dedi Mulyadi (kiri) didampingi istri Anne Ratna Mustika, menunjukkan surat suara saat menggunakan hak pilih di TPS 6 Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (27/6). Pilgub Jabar diikuti empat pasang cagub dan cawagub dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 31.735.133 pemilih. [ANTARA FOTO/Agung Fatma Putra/agr/ama/18]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/09/21/74661-dedi-mulyadi-dan-anne-ratna-mustika.jpg)
“Sepertinya adanya permasalahan pribadi, fokus bupati menjadi terganggu, dan DPRD pun mengalami hal yang sama terganggu juga,” Sebutnya.
Ia melanjutkan pada kejadian absennya beberapa anggota DPRD saat paripurna dimana mayoritasnya adalah Golkar. Dan Golkar itu sendiri adalah salah satu partai yang di pimpin oleh Dedi Mulyadi, dan juga merupakan partai pengusung Ambu Anne saat melaju sebagi Bupati Purwakarta waktu itu.
“Walkout dan absennya pada saat paripurna terlihat jelas bahwa ada konflik antara DPRD dan Eksekutif. Sangat disayangkan sekali ini sangat mengganggu jalannya pemerintahan, salah satunya pengesahan dari pada anggaran perubahan jadi terhambat karena gagalnya paripurna tersebut,” cetusnya.
Baca Juga:Dedi Mulyadi Digugat Cerai Sang Istri, Punya 3 Anak dan Pernikahan 19 Tahun Kandas
Dampak lain terhadap masyarakat, kata Aa Ariel, selain menyita perhatian dan waktu, penyaluran bantuan atau hibah untuk perorangan serta kelompok masyarakat, Anne akan lebih selektif. Dengan melihat keberpihakan orang atau kelompok masyarakat tersebut.
