Derita Petani Jawa Barat: Tak Punya Lahan, Diganggu Preman dan Pokja hingga Harga Pupuk Selangit

"Harapan kami tolong pemerintah itu melihat rakyat di desa yang tercekik, jangan duduk-duduk di kantor. Yang dirasakan oleh kaum tani sekarang ini sengsara," ujar petani itu.

Ari Syahril Ramadhan
Selasa, 27 September 2022 | 20:05 WIB
Derita Petani Jawa Barat: Tak Punya Lahan, Diganggu Preman dan Pokja hingga Harga Pupuk Selangit
Ratusan petani Bandung Selatan geruduk Gedung Sate dalam peringatan Hari Tani Nasional, Selasa (27/9/2022). [Suara.com/M Dikdik RA]

SuaraJabar.id - Sebanyak 6 bus rombongan petani asal Pangalengan atau Bandung Selatan menggeruduk kantor Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di Gedung Sate Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (27/9/2022).

Ada sekitar 300 petani yang hadir. Dari mulai anak-anak hingga lansia, mereka kebanyakan merupakan petani penggarap yang tak memiliki tanah sendiri. Kaun tani berunjuk rasa bersama buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Bandung Raya, serta sejumlah kelompok pelajar dan mahasiswa.

Gabungan massa aksi yang berkumpul siang tadi, sejak sekitar 11.00 WIB, menamakan kelompoknya sebagai Komite Bersama Aksi Hari Tani Nasional. Mereka berorasi depan Gedung Sate dan sempat beraudiensi di dalam gedung tersebut. Namun, mereka gagal bertemu Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Salah satu perwakilan petani, Ubus (77) mengatakan, keresahan yang mereka suarakan di antaranya soal harga jual produksi sayur yang rendah, sementara harga pupuk disebut melangit alias mahal. Pemerintah dianggap selalu gagal menghadirkan jaminan perlindungan harga jual bagi petani.

Baca Juga:BBM Revvo 89 di SPBU Vivo Pasteur Bandung Ludes Usai Diserbu Warga

"Harapan kami tolong pemerintah itu melihat rakyat di desa yang tercekik, jangan duduk-duduk di kantor. Yang dirasakan oleh kaum tani sekarang ini sengsara. Tercekik," katanya kepada Suara.com di lokasi.

Di samping itu, Ubus juga mendesak agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan hak garap atas lahan garapan kepada petani penggarap secara mutlak, jangan sampai lahan-lahan tersebut malah direbut oleh tangan-tangan oknum perpanjangan pemerintah sendiri.

"Jangan diganggu-gugat rakyat yang menggarap aset provinsi ini. Jangan menggunakan polisi, preman, apalagi sekarang (kelompok petani) Pokja," katanya.

"Terjadi sekarang ini, oknum tidak bertanggung jawab, (kelompok petani) Pokja mengaku mensertifikasi tanah. Jadi bingung kami mau melawan Pokja gak bisa karena mereka itu kawan kita juga. Jadi, seperti diadu domba (sesama petani)," katanya.

Selain itu, isu kenaikan harga BBM juga turut mereka suara. Kenaikan tersebut dirasa makin mencekik perekonomian mereka.

Baca Juga:Ibu-ibu PKK di Bandung Sulap Pakaian Bekas Jadi Kebaya Baru

Sementara itu, perwakilan buruh, Slamet Priatno menegaskan, perjuangan buruh, tani, pelajar-mahasiswa, dan rakyat miskin kota lainnya adalah perjuangan bersama. Sebagai kelas tertindas, semua elemen harus mau padu dalam berjuang. Untuk itulah, katanya, buruh turut hadir dalam peringatan Hari Tani Nasional.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak