Derita Petani Jawa Barat: Tak Punya Lahan, Diganggu Preman dan Pokja hingga Harga Pupuk Selangit

"Harapan kami tolong pemerintah itu melihat rakyat di desa yang tercekik, jangan duduk-duduk di kantor. Yang dirasakan oleh kaum tani sekarang ini sengsara," ujar petani itu.

Ari Syahril Ramadhan
Selasa, 27 September 2022 | 20:05 WIB
Derita Petani Jawa Barat: Tak Punya Lahan, Diganggu Preman dan Pokja hingga Harga Pupuk Selangit
Ratusan petani Bandung Selatan geruduk Gedung Sate dalam peringatan Hari Tani Nasional, Selasa (27/9/2022). [Suara.com/M Dikdik RA]

Mereka juga turut menyuarakan isu lain seperti penolakan terhadap Undang-undang Omnibuslaw, juga menuntut peningkatan kesejahteraan kaum buruh secara luas.

"Tidak bisa dilepaskan satu sama lain, kita kerap sama-sama tertindas oleh kebijakan pemerintah, kita kelas bawah yang terkena dampak. Kami sama, kelas tertindas, sama nasibnya," kata Slamet yang juga menjabat Ketua KASBI Bandung Raya.

Usung 12 Tuntutan

Diketahui, Hari Tani Nasional diperingati pada 24 September. Tanggal tersebut ditetapkan sebagai pengingat bahwa pada tahun 1960 di tanggal yang sama, Presiden Republik Indonesia Soekarno menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Baca Juga:BBM Revvo 89 di SPBU Vivo Pasteur Bandung Ludes Usai Diserbu Warga

Adapun, secara lengkap 12 tuntutan dari Komite Bersama Aksi Hari Tani Nasional pada tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Berikan hak garap atas tanah hutan kepada petani penggarap secara mutlak, bukan dengan skema Perhutanan Sosial.

2. Batalkan Kenaikan BBM. Cabut Undang-Undang Cipta Kerja No 11 tahun 2020.

3. Berikan jaminan dan perlindungan atas tanah-tanah yang telah digarap oleh pemerintah untuk rakyat. Menuntut menindak tegas siapa pun atau pihak mana akan pun yang mengganggu dan merampas tanah garapan.

4. Menuntut pemerintah untuk memberikan jaminan dan perlindungan atas harga hasil produksi pertanian padi dan holtikultura.

Baca Juga:Ibu-ibu PKK di Bandung Sulap Pakaian Bekas Jadi Kebaya Baru

5. Mendesak pemerintah untuk menertibkan dan mengamankan program-program pinjaman liar di perdesaan yang semakin mencekik kaum tani akibat praktik peribaan yang sangat tinggi.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak