Pemda Provinsi Jabar Raih Penghargaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Proaktif

Pemda Provinsi Jabar meraih penghargaan UKPBJ Proaktif setelah memenuhi kriteria penilaian yang disyaratkan/

Fabiola Febrinastri
Jum'at, 26 Mei 2023 | 11:25 WIB
Pemda Provinsi Jabar Raih Penghargaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Proaktif
Jabar meraih Penghargaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Proaktif. (Dok: Pemprov Jabar)

SuaraJabar.id - Pemda Provinsi Jawa Barat kembali menerima penghargaan pada 2023. Kali ini, Pemda Provinsi Jabar menerima penghargaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Proaktif. 

Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Hendrar Prihadi kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jabar, Gandjar Yudniarsa, dalam Rapat Koordinasi UKPBJ Proaktif Tahun 2023 di Hotel Westin Jakarta, Rabu (24/5/2023). 

Pemda Provinsi Jabar meraih penghargaan UKPBJ Proaktif setelah memenuhi kriteria penilaian yang disyaratkan, yaitu (1) UKPBJ yang telah mencapai tingkat kematangan Proaktif, (2) tingkat keterisian SDM JF PPBJ, (3) nilai ITKP K/L/Pemda minimal berada dalam kategori baik (skor ITKP >70), dan (4) pimpinan tertinggi Pemda (kepala daerah) yang tidak sedang terjerat permasalahan hukum berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jabar Gandjar Yudniarsa mengatakan, penghargaan tersebut sebagai bentuk komitmen Pemda Provinsi Jabar mewujudkan tata kelola pengadaan barang/jasa yang lebih baik. 

Baca Juga:Pernah Juara I PNS Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat, Ridwan Effendi Kini Didapuk Sebagai Kepala Disperindag ESDM Garut

"Kami memberikan apresiasi kepada seluruh stakeholder dan segenap unsur Biro PBJ Jawa Barat atas dukungan dan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan maturitas dan kapabilitas UKPBJ," ucap Gandjar, Kamis (25/5/2023).

Ia menambahkan, penghargaan tersebut diharapkan mampu menjadikan UKPBJ sebagai pusat keunggulan dalam menjalankan tugas fungsinya untuk meningkatkan nilai manfaat. 

"Selain itu, pencapaian ini dapat menjadi katalis dalam mencapai tujuan organisasi melalui pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabel sehingga memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat," tutur Gandjar.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini