Ada 1,5 Juta Keluarga di Jabar Belum Punya Rumah, Prabowo-Gibran Bisa Tawarkan Apa?

Isu mengenai hunian layak untuk masyarakat menjadi sorotan di Pilpres 2024.

Galih Prasetyo
Selasa, 19 Desember 2023 | 20:17 WIB
Ada 1,5 Juta Keluarga di Jabar Belum Punya Rumah, Prabowo-Gibran Bisa Tawarkan Apa?
Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menunjukkan nomor hasil undian pada Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Capres dan Cawapres Pemilu Tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (14/11/2023). [ANTARA FOTO/Galih Pradipta]

“Saya memperkirakan, pembangunan dan renovasi 2 juta rumah dipedesaan yang dibarengi dengan pembangunan 500 ribu rumah tapak dan 500 hunian vertikal akan mampu menciptakan lapangan kerja untuk sekitar 4,6 juta. Hal ini pada akhirnya akan memacu pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkapnya.

Sementara itu, Paulus Totok Lusida dari Dewan Pakar Perumahan dan Perkotaan KIM mengatakan bahwa skema hunian layak Prabowo-Gibran akan dilaksanakan sesuai dengan fakta dan kebijakan yang relevan.

Menuruntya, Prabowo-Gibran bekerja sama dengan sekelompok pakar di sektor perumahan dan perkotaan untuk mengidentifikasi jawaban atas berbagai permasalahan hunian layak yang belum terselesaikan di kemudian hari, berdasarkan pada solusi yang tepat.

Pembangunan perumahan di wilayah metropolitan, khususnya untuk kota dengan penduduk lebih dari dua juta jiwa harus cakup perumahan vertikal. Artinya, kebijakan pembangunan rumah vertikal sebanyak-banyaknya akan dikeluarkan oleh pemerintah.

Baca Juga:Cak Imin Siap Debat Cawapres, Sparring Bareng Anak Muda, Timnas AMIN: Kasih Pertanyaan Tajam

Dengan cara ini, mereka yang membutuhkan tempat tinggal—generasi millenial dan Generasi Z, misalnya—akan mendapatkan rumah yang bagus dan nyaman.

KIM berencana membangun 500 gedung pencakar langit perumahan setinggi 500 lantai setiap tahunnya, dengan masing-masing menara menampung 1.000 rumah susun.

Sebagian besar pembangunan akan berupa rumah susun sewa (rusunawa). Hal ini ditujukan kepada generasi Z dan milenial yang sebagian besar tidak bankable dan memiliki pendapatan yang bervariasi.

Untuk menghemat pemanfaatan lahan, kata Totok, rusun yang akan dibuat kini setinggi 30 lantai, bukan 4-5 lantai. Pembatasan pemerintah pada akhirnya memungkinkan rumah susun tersebut diubah menjadi rumah susun milik (rusunami).

Menurut Totok, ke depannya, pemerintah akan lebih memanfaatkan wilayah yang diperkirakan cukup luas dan dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan BUMN.

Baca Juga:Jadi Faktor Penting Jaga Akhlak Generasi Muda, Cak Imin Singgung Soal Kesejahteraan Guru Ngaji

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak