SuaraJabar.id - Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU) siap membangun tanggul di Kali Bekasi dalam rangka mitigasi banjir di Jawa Barat (Jabar).
"Kalau detail terkait dengan masalah penanggulangan banjir yang saat ini belum selesai adalah untuk tanggul-tanggul, yang sampai dengan saat ini kami masih membutuhkan lahan," ujar Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti di Jakarta, Senin (17/3/2025).
Terkait lahan ini, Kemen-PU berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di daerah mulai dari pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsi dan juga Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"Mudah-mudahan kalau terkait tanah yang tadi disampaikan oleh Menteri ATR, kita bisa melakukan identifikasi dan datanya sama semuanya, bulan April kita bisa melakukan penetapan lokasi (penlok) selesai, dan akhir Mei kita juga bisa melakukan pembebasan lahannya, sehingga Juni kita bisa menindaklanjuti untuk pembangunan tanggul-tanggul di Kali Bekasi yang masih ada 19,4 km yang belum selesai," kata Diana.
Untuk pembangunan tanggul di Kali Bekasi sendiri terdiri dari tujuh paket dengan total anggaran Rp3,6 triliun.
Dalam kesempatan sama, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur untuk mitigasi banjir membutuhkan pengadaan lahan.
Sebelum adanya pengadaan lahan, maka perlu dilakukan penetapan lokasi (penlok) terlebih dahulu. Berkaitan dengan mitigasi banjir di sungai, karena sungai bersifat lintas kabupaten/kota maka penloknya ditetapkan oleh gubernur.
"Hasil sementara rapat antara Kemen-PU, Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen kalau bisa penloknya akan selesai di pertengahan bulan April. Pengadaan tanahnya selesai di akhir bulan Mei. Bulan Juni sudah mulai proses pembangunan baik itu normalisasi sungai, tanggul dan sempadan sungai, maupun situ, irigasi dan bendungan," kata Nusron.
Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berkomitmen bencana banjir yang terjadi pada tahun ini merupakan banjir yang terakhir, dan tidak boleh terjadi lagi banjir berikutnya.
Baca Juga:BPBD: Banjir Hingga Longsor Kepung Jawa Barat, Warga Terdampak Mendekati Angka 7000 Jiwa
Menurut dia, salah satu problem dari bencana banjir yang terjadi saat ini ada tiga masalah.
Pertama, di hulu daerah resapan airnya terdiri atas kawasan gunung, hutan, dan areal perkebunan itu berubah fungsi menjadi kawasan permukiman elite, menjadi kawasan pariwisata yang menggerus areal resapan air dengan jumlah yang cukup tinggi.
Masalah kedua, di bantaran sungainya berubah juga, sudah terjadi penyempitan, kemudian pendangkalan, bahkan daerah aliran sungainya diisi oleh areal permukiman, termasuk dahulu banyak sekali rumah, perumahan-perumahan berizin itu mengambil daerah aliran sungai sebagai bibir dari areal perumahan itu.
Ketiga, untuk daerah hilirnya itu juga banyak daerah rawa yang diuruk, kemudian daerah sawah diuruk atau areal persawahan di tengahnya, di tata ruangnya ada areal permukiman, kemudian akhirnya banjir hampir 2,5 meter.
Pengendalian Banjir akan Dilaksanakan Secara Struktural dan Nonstruktural
Diana Kusumastuti juga mengungkapkan pengendalian banjir di wilayah Jakarta dan Jawa Barat (Jabar) dilaksanakan secara struktural maupun nonstruktural.
"Upaya pengendalian banjir di wilayah Jakarta dan Jawa Barat dilaksanakan secara struktural maupun nonstruktural," ujar Diana dilansir ANTARA.
Penanganan struktural di antaranya pembangunan tanggul, 2 bendungan kering (dry dam) Sukamahi dan Ciawi di Kabupaten Bogor, Sodetan Ciliwung berupa terowongan sepanjang 1.268 meter, dan pengendalian banjir pada sejumlah sungai di Jabar.
Kemudian untuk penanganan nonstruktural di antaranya pemberdayaan Komunitas Peduli Sungai, Perizinan Pemanfaatan Sempadan Sungai, dan pembersihan sampah di prasarana pengendali banjir.
"Yang juga tidak kalah penting adalah pengendalian sampah di daratan atau sebelum masuk ke sungai, ini mohon maaf kerja samanya seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah karena salah satu penyebab banjir ini sampah menyumbat aliran sungai," ujar Diana.
Dia berharap agar satu paket pengendalian banjir terkait lahan ini termasuk juga penanganan pelestarian situ-situ, serta penyelamatan alih fungsi lahan sawah irigasi dan bendungan dalam rangka swasembada pangan.
