SuaraJabar.id - Program Pendidikan karakter di barak militer masih terus menjadi perhatian khusus Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Program terbaru Dedi Mulyadi ini juga diperuntukkan bagi siswa-siswi bermasalah tingkat SD, SMP, maupun SMA.
Selain itu, nantinya Dedi Mulyadi juga akan memperluas program untuk kelas dewasa.
Sehingga anak-anak yang tawuran, atau mabuk-mabukan di jalanan akan diringkus habis.
Baca Juga:Dedi Mulyadi Usul Vasektomi Syarat Bansos, MUI: Bertentangan dengan Syariat
Rupanya tak berhenti pada masalah anak-anak saja, Dedi Mulyadi juga berniat memperluas program ini untuk para pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
Dedi Mulyadi menegaskan, bahwa para pegawai Pemprov yang sering bolos, atau tidak produktif, sehingga malas-malasan bekerja, bisa untuk segera dikirim ke barak untuk mengikuti pelatihan.
“Termasuk pegawai juga bisa ini, ya, pegawai kirim ke sini,” sebut Dedi Mulyadi, dikutip dari youtubenya, Selasa (6/5/25).
“Pegawai Pemprov yang malas-malas, yang tidak produktif, yang sering bolos nanti ikut Pendidikan di sini,” sambungnya.
Selain itu, Dedi Mulyadi juga menyarankan agar siswa-siswi terbaik di Jawa Barat bisa dikirim untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan.
Baca Juga:Menteri Sosial Pelajari Ide Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi
Tujuannya adalah agar mereka memiliki jiwa kepemimpinan yang terlatih, dan mental yang kuat.
“Nanti habis ini udah selesai-selesai ini, nanti para ketua Osis Latihan di sini,” ujar Dedi Mulyadi.
“Jadi nanti anak-anak terbaik yang pinter-pinter di sekolahnya kirim ke sini, agar dapat ilmu kepemimpinan. Agar dia nanti jadi sainstek, jadi ahli matematika, ahli fisika, sehingga punya dasar yang kuat,” tambahnya.
Dedi Mulyadi selalu menyempatkan waktu untuk mengunjungi setiap tempat yang sudah dipilihnya menjadi tempat pelatihan Pendidikan karakter.
Dedi Mulyadi juga memastikan semua kondisi siswa-siswi binaan ini baik-baik saja, bahkan apakah benar-benar berfungsi pendidikan karakter yang diinisiasi tersebut.
Untuk memberi semangat dan reward pada siswa-siswi binaan dalam menjalani program barak militer itu, Dedi Mulyadi juga membelikan sepatu baru.
“Saya hari ini siapin sepatu baru buat kalian semua, dan seragam, nanti ukuran-ukurannya akan diatur oleh pelatih,” sebut Dedi.
Tak Disambut Baik Komnas HAM
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sempat mengungkapkan keberatan soal program barak militer tersebut.
Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro mengatakan kebijakan itu perlu ditinjau ulang lantaran bukan merupakan kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk melaksanakan Pendidikan kewarganegaraan.
Terlebih jika Pendidikan karakter ini dijadikan sebagai hukuman, maka menurut Etnike program ini menjadi keliru.
Komnas HAM menekankan pentingnya pendekatan yang berbasis pada hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menangani siswa-siswi bermasalah.
Menurutnya, Pendidikan karakter seharusnya dilakukan melalui metode yang sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tidak melibatkan unsur-unsur militer sebagai bentuk hukuman.
Pandangan Kanwil KemenHAM terhadap Barak Militer
Sementara itu, Program barak militer Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi ini justru mendapat dukungan dari Kantor Wilayah Kementerian HAM (Kanwil KemenHAM) Jawa Barat.
Kepala Kanwil KemenHAM Jawa Barat, Hasbullah mengatakan program Dedi memasukkan anak ke barak militer ini merupakan upaya untuk mencari solusi terhadap permasalahan anak-anak remaja masa kini.
Mengenai kebijakan itu berpotensi melanggar HAM atau tidak, Hasbullah menyebut bahwa hal ini tergantung dari sisi mana melihatnya.
Selain itu, program barak militer ini juga ditujukan kepada siswa yang sudah mendapatkan persetujuan dari orangtuanya. Sehingga bukan paksaan kepada anak-anak bermasalah.
Menurut Hasbullah, jika dari segi regulasi, kebijakan ini memang belum dilakukan kajian yang melibatkan orang-orang kompeten.
Pasalnya, untuk mencermati tata Kelola pemerintahan yang baik, perlu kajian, analisis kebijakan dan dampaknya.
Kontributor : Kanita
