Ada Apa dengan Pekerja KAI? SP-KAI Bongkar Isu Kesehatan dan Keadilan di Depan DPR RI

Salah satu isu utama yang disoroti adalah pemasangan Driver Monitoring System (DMS) camera di kabin lokomotif.

Andi Ahmad S
Rabu, 21 Mei 2025 | 19:21 WIB
Ada Apa dengan Pekerja KAI? SP-KAI Bongkar Isu Kesehatan dan Keadilan di Depan DPR RI
SP-KAI Bongkar Isu Kesehatan dan Keadilan di Depan DPR RI [Ist]

SuaraJabar.id - Serikat Pekerja Kereta Api Indonesia (SP-KAI) melakukan audiensi dengan Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI (BAM DPR RI) pada Rabu (21/5) di Jakarta.

Pertemuan ini bertujuan menyampaikan sejumlah isu krusial terkait hubungan industrial di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Audiensi diterima langsung oleh Ketua BAM DPR RI, serta dihadiri Wakil Ketua Komisi VI dan anggota Komisi XI DPR RI.

Dari pihak SP-KAI, hadir Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), Pengurus DPPP, dan para Ketua DPPD dari wilayah Jawa dan Sumatera.

Baca Juga:Sehat Bersama KB Bank: Program Kesehatan Holistik untuk Masyarakat

Salah satu isu utama yang disoroti adalah pemasangan Driver Monitoring System (DMS) camera di kabin lokomotif.

Teknologi ini menggunakan sinar inframerah untuk memantau kelelahan mata masinis, namun justru memicu kekhawatiran akan dampak kesehatan jangka panjang.

“Banyak masinis mengeluh mengalami perih dan pedih pada mata saat bertugas. Kami meminta agar BAM DPR RI mendorong manajemen PT KAI menonaktifkan sementara DMS camera, sampai ada kajian ilmiah yang menjamin keamanan dan kesehatan mata para Awak Sarana Perkeretaapian (ASP),” ujar Ketua Umum SP-KAI, AD. Budi Santoso kepada wartawan.

SP-KAI juga menuntut adanya jaminan perawatan kesehatan mata bagi ASP hingga 10 tahun ke depan, sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan atas potensi risiko kesehatan akibat penggunaan alat tersebut.

Selain masalah kesehatan kerja, SP-KAI turut menyoroti:

Baca Juga:Mudik Lebaran 2025: Antisipasi Laka Lantas, Polres Garut Larang Truk Tambang Beroperasi

1. Sistem Grading yang Tidak Transparan

Penerapan sistem grading dinilai tidak mengikuti prinsip Good Corporate Governance (GCG). Kebijakan ini dianggap tidak adil karena dilakukan tanpa melibatkan pekerja dalam proses yang transparan.

“Grading seharusnya dibahas bersama pekerja. Kami menuntut evaluasi menyeluruh agar sistem ini tidak mengurangi kesejahteraan pekerja,” tegas Ketua Umum SP-KAI.

2. PKB 2024–2026 Tidak Melibatkan Semua Serikat Pekerja

SP-KAI menolak Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2024–2026 yang dinilai disusun tanpa prosedur sah dan tidak melibatkan seluruh serikat pekerja. Padahal, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyarankan agar manajemen mengeluarkan surat edaran menyatakan PKB berlaku untuk semua pekerja, namun belum ditindaklanjuti.

3. Stagnasi Kenaikan Premi Teknis

SP-KAI menyoroti tidak adanya peningkatan premi teknisi dan ASP sejak 2008 dan 2013. Kondisi ini dianggap bertolak belakang dengan semangat peningkatan kesejahteraan pekerja.

4. Tidak Berjalannya LKS Bipartit

Forum Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit, yang seharusnya menjadi ruang dialog rutin antara manajemen dan pekerja, dilaporkan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Padahal, forum ini wajib diadakan minimal satu kali dalam sebulan.

SP-KAI berharap BAM DPR RI dapat memberikan rekomendasi kuat agar manajemen PT KAI lebih terbuka terhadap aspirasi pekerja dan segera melakukan perbaikan struktural di berbagai aspek.

“Kami memperjuangkan iklim kerja yang sehat, adil, dan produktif. Kami mendukung produktivitas, namun itu tidak akan tercapai tanpa perlindungan dan kesejahteraan pekerja,” pungkas Budi Santoso.

Informasi Tambahan Destinasi Wisata Anti Macet di Bogor

Kawasan Puncak Bogor menjadi destinasi wisata nasional yang digemari oleh para pengunjung karena keasrian alam dan kesejukan udaranya.

Meski bermacet-macetan, para wisatawan rela menghabiskan waktunya demi menghirup udara segar yang tak ditemukan di Jakarta.

Namun, bagaimana jika udara segar dan keasrian alam itu didapatkan tanpa perlu bermacetan di Puncak? Tentu ini akan menjadi alternatif wisata orang-orang kota untuk mengurangi waktu yang membosankan ketika bermacetan.

Tidak banyak yang tau, destinasi wisata di Kabupaten Bogor ternyata bukan hanya Puncak yang menyuguhkan wisata alam yang Instagramable dan membuat nyaman pengunjungnya.

Para wisatawan tidak perlu khawatir adanya pungutan liar yang terkenal di Kabupaten Bogor, berikut destinasi wisata alam alternatif, tanpa macet dan pungli:

1. Gunung Salak Endah (GSE) TNGHS

Wisata Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) jalur Gunung Salak Endah (GSE) menjadi urutan pertama wisata alternatif selain Puncak.

Pengunjung akan disuguhkan dengan pemandangan pedesaan yang indah di atas Bukit saat hendak memasuki gerbang TNGHS jalur GSE atau Lokapurna.

Pengunjung tidak perlu khawatir adanya kemacetan mengular seperti di Puncak. Tak hanya itu, pengelolaan GSE, Darul Dinar bahkan memastikan tidak ada pungli di Jalur Lokapurna. Pengunjung hanya membayar masuk gerbang dan destinasi wisata alam yang akan dipilih.

"Pengunjung hanya membayar uang masuk gerbang dan membayar destinasi wisata yang diinginkan. Saya pastikan tidak ada pungli, pembayaran sesuai dengan peraturan yang berlaku," jelas dia.

Selain menikmati alam, para pengunjung yang hendak bermalam juga bisa memesan atau memboking penginapan yang terjangkau di kawasan GSE itu.

"Harganya mulai dari Rp300 untuk satu kamar hingga Rp7 juta untuk acara ramai seperti family gathering," jelas dia.

2. Lembah Cipanas Kepala 3, Ciasmara Pamijahan

Masih di Kecamatan Pamijahan, Destinasi wisata alam lainnya yakni Lembah Cipanas Kelapa 3 di desa Wisata Ciasmara yang menyuguhkan pemandangan indah dan camping lebih nikmat.

Bagaimana tidak, wisatawan bisa berkemah di hadapan gemercik air sungai dengan pemandangan sawah yang hijau khas perkampungan desa.

Destinasi wisata ini juga menyuguhkan pemandian air panas. Di tengah dinginnya cuaca Bogor, mandi air panas menjadi solusi menikmati kuasa tuhan.

Harga tiket masuk untuk yang camping saat weekend dikenakan biaya sebesar Rp 35.000, weekday Rp 30.000, tidak camping Rp 20.000 , dan tiket parkir kendaraan Rp 5.000.

3. Destinasi Wisata Lainnya

Jika kamu hanya butuh meresfresh pikiran dari pekerjaan-pekerjaan dan tidak ingin bermalam, Kabupaten Bogor menyediakan banyak lokasi untuk sekedar menghirup udara segar.

Bagi pengunjung dari Jakarta dan sekitarnya, para wisatawan bisa mengunjungi puluhan destinasi wisata yang berada di Sentul. Namun, para pengunjung disarankan untuk mencari tahu terlebih dahulu apakah destinasi wisata yang hendak dikunjungi itu rawan pungli atau tidak.

Sebab, meski banyak destinasi wisata alam yang sejuk, tidak sedikit pengunjung kapok karena banyak oknum yang melakukan pungli kepada wisatawan.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini