Wacana Dedi Mulyadi Guncang Dunia Kerja: Siapkah Pengusaha dan Karyawan Jika UMK Dihapus?

SuaraJabar.id - Drama penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang terjadi setiap akhir tahun mungkin akan segera menjadi kenangan.

Sebuah usulan datang dari Tokoh Politik Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengusulkan reformasi total sistem pengupahan nasional dengan menghapus skema UMK dan menggantinya dengan upah sektoral berbasis industri yang berlaku seragam di seluruh Indonesia.

Gagasan ini dilontarkan di tengah kegelisahan para pengusaha dan pekerja atas sistem UMK yang dinilai sudah tidak lagi relevan.
Usulan ini sontak memicu perdebatan tentunya, apakah ini langkah maju menuju keadilan, atau justru sebuah langkah mundur yang merugikan?

Menurut Dedi Mulyadi, sistem UMK yang berlaku saat ini telah melahirkan lebih banyak masalah daripada solusi.

Baca Juga:Larang Study Tour Dedi Mulyadi, DPR: Kasihan Anak SMK, Nanti Buta Dunia Industri

Perbedaan upah yang signifikan antar daerah yang lokasinya berdekatan menjadi pemicu utama ketidakstabilan ekonomi.

"UMK itu sering kali menimbulkan problem,” kata Dedi Mulyadi, dilansir dari Antara, Rabu 6 Agustus 2025.

Ia menyoroti ketimpangan nyata yang terjadi di lapangan. Misalnya, kawasan industri yang saling bertetangga seperti Purwakarta dan Karawang, atau Sumedang dan Bandung, bisa memiliki selisih UMK yang fantastis, mencapai Rp500 ribu hingga Rp1 juta.

Perbedaan ini, menurutnya, bukanlah cerminan dari produktivitas atau biaya hidup riil, melainkan hasil dari negosiasi tahunan yang sarat dengan dinamika politik lokal.

Akibatnya, muncul fenomena yang merugikan:

Baca Juga:Disindir Lewat Medsos, Pekerja Pariwisata Jabar Ancam Dedi Mulyadi Soal Study Tour

• Relokasi Industri Tak Produktif: Perusahaan cenderung memindahkan pabriknya bukan untuk inovasi, melainkan hanya untuk mengejar upah buruh yang lebih murah.
• Migrasi Tenaga Kerja: Pekerja berbondong-bondong pindah ke kota dengan UMK lebih tinggi, menyebabkan penumpukan tenaga kerja di satu area dan kekosongan di area lain.
• Politisasi Upah: Penetapan UMK seringkali dijadikan komoditas politik oleh kepala daerah untuk mendongkrak popularitas.

"Ini menyebabkan pabrik-pabrik berpindah lokasi hanya demi mencari daerah dengan UMK lebih rendah. Purwakarta lari ke Karawang, Karawang lari ke Indramayu, nanti ke Jawa Tengah. Ini harus dihentikan," tegasnya.

Sebagai jalan keluar, Dedi menawarkan konsep upah sektoral yang ditetapkan secara nasional. Dalam sistem ini, upah tidak lagi ditentukan oleh batas wilayah administratif, melainkan oleh jenis industrinya.

Artinya, standar upah untuk sektor pertambangan, energi, makanan dan minuman, atau manufaktur akan berlaku sama di seluruh Indonesia.

"Jika ditetapkan sektoral dan terpusat, maka industri makanan dan minuman akan punya standar upah yang sama, baik di Sumatera, Jawa, maupun Kalimantan. Ini menciptakan kepastian bagi investor dan tenaga kerja," ujarnya.