-
Gubernur Jawa Barat menginstruksikan pilkades serentak 2026 memakai e-voting untuk transparansi dan efisiensi.
-
Pilkades digital Jabar butuh persiapan matang: infrastruktur internet, sosialisasi, dan pelatihan digital.
-
Surat edaran ini menjadi dasar hukum bagi pilkades elektronik yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
Hal ini menunjukkan kesadaran akan potensi dinamika politik lokal dan perlunya payung hukum yang jelas untuk setiap kemungkinan.
"Pemda kabupaten di Jawa Barat dan (khusus) Kota Banjar yang telah melaksanakan pilkades serentak, agar melaporkan hasilnya kepada gubernur melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat," tegas Dedi.
Dedi menambahkan bahwa SE pilkades elektronik ini akan segera disampaikan kepada pemangku kebijakan terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal, DPRD Jabar, serta DPRD kabupaten dan khusus Kota Banjar.
Langkah ini memastikan koordinasi yang kuat di semua tingkatan pemerintahan untuk menyukseskan inovasi demokrasi ini.
Baca Juga:Warga Jawa Barat Jadi Korban Perdagangan Orang di China
