-
Gubernur Dedi Mulyadi menjadikan penanganan Sungai Citarum sebagai fokus prioritas Pemprov Jabar tahun 2026. Pengelolaan penting bagi ketahanan pangan nasional.
-
Pemprov Jabar akan menguji kualitas air Sungai Citarum secara rutin, mulai Januari 2026, untuk perbaikan lanjutan. Pengujian dilakukan di bendungan utama.
-
Infrastruktur dasar, seperti jalan, irigasi, dan jembatan, akan menjadi fokus Pemprov Jabar. Pemerintah pusat akan membantu dana IJD untuk jalan provinsi.
SuaraJabar.id - Isu lingkungan hidup, khususnya kondisi sungai yang tercemar, selalu menjadi topik panas yang memantik kepedulian generasi muda Jawa Barat.
Menjawab keresahan tersebut, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmennya untuk melakukan operasi besar terhadap nadi kehidupan warga Jabar, yakni Sungai Citarum.
Dalam pertemuan strategis dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, di Gedung Sate, Bandung, Rabu (3/12/2025), Dedi memaparkan visi besarnya.
Ia memastikan bahwa pengelolaan limbah hingga pengawasan ketat Sungai Citarum akan menjadi menu utama dalam agenda prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar pada tahun 2026 mendatang.
Baca Juga:Alarm Bahaya! Dedi Mulyadi: 80 Persen Hutan di Jabar Rusak Parah
"Kami menyampaikan persoalan penanganan Citarum yang akan menjadi fokus pemprov tahun depan, termasuk mendorong berbagai kelengkapan irigasi yang itu menjadi penunjang bagi ketahanan pangan di nasional," kata Dedi Mulyadi dilansir dari Antara.
Keseriusan Kang Dedi sapaan akrabnya tidak hanya berhenti di wacana. Ia menyiapkan langkah teknis yang terukur berbasis data ilmiah.
Mulai awal tahun depan, pemeriksaan kualitas air secara berkala akan dilakukan di bendungan-bendungan raksasa yang menjadi tumpuan energi dan irigasi.
"Nanti, Januari 2026, saya akan nge-lab (memeriksa kualitas air), mulai seluruh bendungan yang ada di Jawa Barat terutama Jatiluhur, Cirata, Saguling," katanya.
Tujuannya agar pemerintah memiliki data real-time mengenai perubahan kualitas air, sehingga kebijakan perbaikan yang diambil tepat sasaran.
Baca Juga:Drama 'Anggaran Siluman' Gedung Sate, DPRD Jabar Teriak Proyek Gaib
Selain urusan sungai, pertemuan dengan Menteri PU juga membahas percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang sering dikeluhkan warga di media sosial. Dedi menyadari bahwa mobilitas yang lancar dan lingkungan yang aman adalah kebutuhan mutlak masyarakat urban maupun desa.
Fokus utama Pemprov Jabar dalam kolaborasi dengan pemerintah pusat meliputi:
- Konektivitas: Perbaikan dan pembangunan jalan serta jembatan.
- Fasilitas Publik: Penerangan Jalan Umum (PJU) agar jalanan Jabar tidak gelap gulita dan rawan kejahatan.
- Kesejahteraan: Penyediaan perumahan bagi rakyat miskin.
- Pertanian: Peningkatan irigasi teknis.
Dedi juga menunjukkan inisiatif cepat pemerintah daerah dalam menangani masalah mendesak tanpa terkekang birokrasi kaku.
Ia mencontohkan pembangunan dua jembatan di Karawang Barat yang dieksekusi Pemprov meski secara status lahan merupakan kewenangan pusat (Jasa Marga).
Kabar baik lainnya, Menteri PU Dody Hanggodo merespons positif rencana besar tersebut. Pemerintah pusat berkomitmen memberikan dukungan finansial melalui program Infrastruktur Jalan Daerah (IJD).
Bantuan ini akan dialokasikan untuk memuluskan beberapa ruas jalan provinsi yang kondisinya krusial bagi perekonomian warga.
