- Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan harga MinyaKita di mitra Bulog tetap stabil sesuai HET Rp15.700 per liter.
- Harga MinyaKita di pasar bebas Kota Bandung melonjak hingga Rp21.000 akibat terbatasnya pasokan distribusi melalui jalur Bulog.
- Pemerintah Kota Bandung mengerahkan Disdagin serta aparat keamanan untuk memperluas kemitraan pedagang dan mencegah praktik penimbunan minyak goreng.
SuaraJabar.id - Harga minyak goreng Minyakita di Kota Bandung, Jawa Barat mengalami peningkatan saat ini. Hal tersebut menjadi perhatian khusus dari Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.
Farhan memastikan harga minyak goreng merek MinyaKita, yang dijual pedagang mitra Bulog, sesuai harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter.
"Distribusi yang melalui Bulog tetap dijual sesuai HET sebesar Rp15.700 per liter dan tersedia di mitra ritel resmi, yang ditandai dengan poster," katanya, Selasa (21/4/2026).
Farhan mengakui harga MinyaKita di luar jaringan Bulog mengalami kenaikan mengikuti mekanisme pasar.
Baca Juga:Polres Cianjur Buru Bandar Besar Inisial I, Pemasok Sabu 1 Kg ke Wilayah Karangtengah
Berdasarkan hasil pemantauan, harga di pasaran berkisar antara Rp19.000 hingga Rp21.000 per liter.
Ia menjelaskan kondisi tersebut terjadi karena skema distribusi MinyaKita terbagi menjadi dua jalur, yakni sekitar 30 persen melalui Bulog dan 70 persen melalui pasar bebas.
Berdasarkan data, kebutuhan minyak goreng di Kota Bandung mencapai sekitar 13.500 karton per minggu, dengan sekitar 4.500 karton dipasok oleh Bulog dan sisanya berasal dari distributor pasar bebas.
Pemkot Bandung menilai keterbatasan pasokan dari Bulog menjadi salah satu faktor belum optimalnya stabilisasi harga, terutama saat terjadi gangguan distribusi di pasar.
"Kami melihat di lapangan harga bervariasi karena mengikuti mekanisme pasar,” katanya.
Baca Juga:Buntut Bayi Nyaris Tertukar, Keluarga Pasien Resmi Laporkan Perawat RSHS Bandung ke Polda Jabar
Oleh karena itu, Farhan berencana menurunkan petugas dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) untuk membantu pedagang dalam proses administrasi agar dapat bergabung sebagai mitra Bulog.
Di sisi lain, pengawasan distribusi juga diperkuat melalui koordinasi dengan Satgas Pangan, kepolisian, dan TNI untuk mencegah praktik penimbunan.
"Operasi pengawasan terus dilakukan untuk memastikan suplai lancar dan tidak ada penimbunan," kata dia. [Antara].
