- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan larangan alih fungsi lahan sawah menjadi permukiman guna mengatasi banjir di Kabupaten Bandung.
- Strategi penanganan banjir mencakup normalisasi sungai, rehabilitasi hulu menjadi lahan hijau, serta penataan ulang tata ruang wilayah secara tegas.
- Pemerintah mewajibkan relokasi permukiman di bantaran sungai sebagai syarat mutlak untuk menyelesaikan masalah banjir di Bandung secara permanen.
SuaraJabar.id - Banjir tahunan yang merendam kawasan Kabupaten Bandung seolah menjadi 'musibah rutin' yang tak berkesudahan. Namun, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kini datang dengan solusi tegas, yakni penghentian total alih fungsi lahan sawah menjadi kawasan permukiman di wilayah tersebut.
Dedi Mulyadi menilai langkah ini harus segera dilakukan guna memutus siklus banjir yang terus-menerus terjadi, menyoroti akar permasalahan yang selama ini mungkin luput dari perhatian.
Dia menegaskan bahwa banjir yang kerap terjadi di Kabupaten Bandung merupakan dampak langsung dari perubahan tata ruang yang tidak terkendali dan hilangnya daerah resapan air di wilayah sekitarnya.
"Satu, tata ruang Kabupaten Bandung diubah. Yang kedua, sungai-sungainya harus segera dinormalisasi. Yang ketiga, hulu sungainya harus direhabilitasi menjadi lahan hijau," ujarnya, dilansir dari Antara, Minggu (19/4/2026).
Baca Juga:Warga Karawang dan Bandung Dominasi Pelamar di Nyari Gawe, Ini Sebarannya!
Menurut Dedi, penanganan banjir saat ini tidak boleh lagi bersifat sementara atau sekadar memompa air kembali ke sungai.
Ia menyoroti masifnya pembangunan bangunan komersial dan perumahan di lahan produktif yang menjadi "biang kerok" terganggunya sistem ekologi.
"Yang keempat, perubahan lahannya jangan terus terjadi. Sawah terus dibikin bangunan, perumahan, segala macam," katanya menegaskan.
Selain menyoroti alih fungsi lahan di hulu, Dedi juga menyinggung keberadaan hunian di area risiko tinggi.
Ia menyatakan bahwa pemindahan permukiman di sepanjang bantaran sungai menjadi syarat mutlak jika Bandung dan umumnya Jawa Barat ingin menyelesaikan persoalan banjir secara permanen.
Baca Juga:Penyisiran 3 Kilometer Hingga Jembatan Rancamulya, Tim SAR Temukan Korban Terakhir Ciherang
"Kalau tidak dilakukan, itu tidak bersifat jangka panjang, tidak akan berhasil. Soalnya, berikutnya adalah rumah-rumah di bantaran sungainya harus dialihkan," ucap Dedi.
Ia juga mengingatkan jika langkah radikal terhadap tata ruang ini tidak segera diambil, maka risiko banjir di wilayah Bandung Raya akan terus menghantui setiap musim penghujan.
Namun demikian, dia tidak menyinggung soal keberlanjutan kebijakan moratorium izin perumahan di Jawa Barat khususnya Bandung Raya yang pernah dikeluarkannya dengan salah satu tujuannya memutus rangkaian bencana alam termasuk banjir.
