SuaraJabar.id - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto memberikan penjelasan secara gamblang terkait bergulirnya isu wacana pembentukan Provinsi Jawa Barat. Menurut Bima, isu itu terbentuk karena kesalahpahaman dalam menilai wacana tersebut
"Ini salah paham. Jadi terlalu sempit kalau cuma dipahami sebagai proposal provinsi, bukan itu. Ini bukan tentang proposal pembentukan provinsi," kata Bima kepada wartawan, Jumat (23/8/2019).
Bima menegaskan, Provinsi Bogor Raya hanyalah salah satu dari sekian banyak pilihan dan masukan yang diterimanya sebagai Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Bogor.
"Jadi begini, RPJP Kota Bogor 2005-2025, sekarang 2019-2024 sebentar lagi selesai. Kita harus memiliki rencana pembangunan jangka panjang, apa yang saya lakukan hari ini untuk generasi mendatang. Ini tentang masa depan warga Bogor," tegasnya.
Baca Juga: Wacana Provinsi Bogor Raya, Ridwan Kamil : Tidak Mendesak
Wakil Ketua Umum DPP PAN itu menyebut, dalam beberapa tahun ke depan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor akan mengalami penurunan karena lahan di wilayahnya yang semakin sempit.
"Beberapa tahun lagi pendapatan asli daerahnya bisa turun karena BPTHB-nya drop. Kenapa itu bisa itu bisa drop atau pajaknya drop? Karena lahannya sudah terbatas, sehingga transfer kepemikikan lahan terus berkurang. Saya kan harus mengantisipasi itu, di zaman saya Insyaallah belum terjadi tapi lima atau sepuluh tahun lagi mungkin bisa terjadi," paparnya.
Belum lagi, lanjut Bima, Kota Bogor juga harus menghadapi pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi yang setiap tahunnya semakin tinggi.
"Belum lagi kita harus antisipasi arus urbanisasi, pertumbuhan penduduk aja sudah tinggi, belum lagi urbanisasi yang sangat tinggi dan sulit tercatat. Lalu antisipasi gimana status Jakarta? Kalau Ibu Kota jadi pindah, lalu status Jakarta seperti apa dan dampak ke Bogor bagaimana, itu harus kita kaji," tambah Bima.
Untuk itu, pihaknya akan melakukan berbagai kajian bersama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB). Nantinya, kajian tersebut akan melahirkan berbagai macam pilihan untuk masa depan Kota Bogor.
Baca Juga: Tolak Provinsi Baru, Bappenas Tawarkan Konsep Area Metropolitan Ala AS
"Jadi ini bukan proposal pembentukan provinsi dari Bogor, ini tentang Bogor berfikir tentang masa depannya. Karena itu opsinya banyak," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Kabupaten Kepulauan Nias Disebut Layak Jadi Provinsi Baru? Begini Kata Legislator PDIP
-
24 Tahun Penantian, Bogor Barat Akhirnya Menuju Pemekaran
-
Mendagri: Pemekaran Daerah Bukan Untuk Bagi-bagi Wilayah
-
Pemekaran Wilayah Papua oleh Jokowi Picu Pro dan Kontra
-
Apresiasi Dukungan Pembentukan DOB Papua Tengah, Wamendagri: Yang Menerima Maupun yang Menolak Sudah Waktunya Bersatu
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Syok, Bapak 11 Anak dengan Hidup Pas-pasan Tolak KB: Kan Nggak Mesti Begitu
- Baru Sekali Bela Timnas Indonesia, Dean James Dibidik Jawara Liga Champions
- JakOne Mobile Bank DKI Diserang Hacker? Ini Kata Stafsus Gubernur Jakarta
- Terungkap, Ini Alasan Ruben Onsu Rayakan Idul Fitri dengan "Keluarga" yang Tak Dikenal
- Review Pabrik Gula: Upgrade KKN di Desa Penari yang Melebihi Ekspektasi
Pilihan
-
Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Yaman, Link Live Streaming dan Prediksi Susunan Pemain
-
Minuman Berkemasan Plastik Berukuran Kurang dari 1 Liter Dilarang Diproduksi di Bali
-
Nova Arianto: Ada 'Resep Rahasia' STY Saat Timnas Indonesia U-17 Hajar Korea Selatan
-
Duh! Nova Arianto Punya Ketakutan Sebelum Susun Taktik Timnas Indonesia U-17 Hadapi Yaman
-
Bukan Inter Milan, Dua Klub Italia Ini Terdepan Dapatkan Jay Idzes
Terkini
-
Cari Titik Temu, Bupati Bogor Ajak Duduk Bersama Bahas Isu Viral Kades Minta THR
-
BRI Terapkan Prinsip ESG untuk Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Bertanggung Jawab
-
BRI Berikan Tips Keamanan Digital: Waspada Kejahatan Siber Saat Idulfitri 1446 H
-
Program BRI Menanam Grow & Green: Meningkatkan Ekosistem dan Kapasitas Masyarakat Lokal
-
Dedi Mulyadi Skakmat PTPN: Kenapa Tanah Negara Disewakan, Perkebunannya Mana?