SuaraJabar.id - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto memberikan penjelasan secara gamblang terkait bergulirnya isu wacana pembentukan Provinsi Jawa Barat. Menurut Bima, isu itu terbentuk karena kesalahpahaman dalam menilai wacana tersebut
"Ini salah paham. Jadi terlalu sempit kalau cuma dipahami sebagai proposal provinsi, bukan itu. Ini bukan tentang proposal pembentukan provinsi," kata Bima kepada wartawan, Jumat (23/8/2019).
Bima menegaskan, Provinsi Bogor Raya hanyalah salah satu dari sekian banyak pilihan dan masukan yang diterimanya sebagai Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Bogor.
"Jadi begini, RPJP Kota Bogor 2005-2025, sekarang 2019-2024 sebentar lagi selesai. Kita harus memiliki rencana pembangunan jangka panjang, apa yang saya lakukan hari ini untuk generasi mendatang. Ini tentang masa depan warga Bogor," tegasnya.
Baca Juga: Wacana Provinsi Bogor Raya, Ridwan Kamil : Tidak Mendesak
Wakil Ketua Umum DPP PAN itu menyebut, dalam beberapa tahun ke depan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor akan mengalami penurunan karena lahan di wilayahnya yang semakin sempit.
"Beberapa tahun lagi pendapatan asli daerahnya bisa turun karena BPTHB-nya drop. Kenapa itu bisa itu bisa drop atau pajaknya drop? Karena lahannya sudah terbatas, sehingga transfer kepemikikan lahan terus berkurang. Saya kan harus mengantisipasi itu, di zaman saya Insyaallah belum terjadi tapi lima atau sepuluh tahun lagi mungkin bisa terjadi," paparnya.
Belum lagi, lanjut Bima, Kota Bogor juga harus menghadapi pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi yang setiap tahunnya semakin tinggi.
"Belum lagi kita harus antisipasi arus urbanisasi, pertumbuhan penduduk aja sudah tinggi, belum lagi urbanisasi yang sangat tinggi dan sulit tercatat. Lalu antisipasi gimana status Jakarta? Kalau Ibu Kota jadi pindah, lalu status Jakarta seperti apa dan dampak ke Bogor bagaimana, itu harus kita kaji," tambah Bima.
Untuk itu, pihaknya akan melakukan berbagai kajian bersama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB). Nantinya, kajian tersebut akan melahirkan berbagai macam pilihan untuk masa depan Kota Bogor.
Baca Juga: Tolak Provinsi Baru, Bappenas Tawarkan Konsep Area Metropolitan Ala AS
"Jadi ini bukan proposal pembentukan provinsi dari Bogor, ini tentang Bogor berfikir tentang masa depannya. Karena itu opsinya banyak," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Kabupaten Kepulauan Nias Disebut Layak Jadi Provinsi Baru? Begini Kata Legislator PDIP
-
24 Tahun Penantian, Bogor Barat Akhirnya Menuju Pemekaran
-
Mendagri: Pemekaran Daerah Bukan Untuk Bagi-bagi Wilayah
-
Pemekaran Wilayah Papua oleh Jokowi Picu Pro dan Kontra
-
Apresiasi Dukungan Pembentukan DOB Papua Tengah, Wamendagri: Yang Menerima Maupun yang Menolak Sudah Waktunya Bersatu
Terpopuler
- Respons Sule Lihat Penampilan Baru Nathalie Tuai Pujian, Baim Wong Diminta Belajar
- Daftar Petinggi Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM), Viral Usai Video Razia RM Padang
- Penampilan Happy Asmara Saat Manggung Jadi Omongan Warganet: Semakin Hari Kelihatan Perutnya...
- Kecurigaan Diam-diam Paula Verhoeven sebelum Digugat Cerai Baim Wong: Kadang Chat Siapa Sih?
- Berkaca dari Shahnaz Haque, Berapa Biaya Kuliah S1 Kedokteran Universitas Indonesia?
Pilihan
-
Kondisi Sepak Bola NTT, Dapil Anita Jacoba Gah yang Kritik Naturalisasi Timnas Indonesia
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Juta RAM 8 GB Terbaik November 2024
-
Ekonomi Kaltim Tumbuh Stabil 5,52 Persen YoY, Sektor Listrik dan Gas Melonjak 18,74 Persen
-
Trump Menang Pilpres AS, Beli Saham Ini Sejak 6 Bulan Lalu Bisa Cuan 191 Persen
-
Ini Kriteria UMKM yang Utangnya di Bank Bisa Dihapus
Terkini
-
Kirim Uang ke Luar Negeri? Ada Hadiah Menarik dari BRImo
-
Sokong Ekonomi Kerakyatan, Kredit UMKM BRI Tembus Rp1.105,70 triliun Hingga Akhir Triwulan III 2024
-
Jambore Nasional Tim Elang Relawan BRI Siapkan Penanganan Tanggap Darurat
-
Pengen Daftar BRI UMKM EXPO (RT) 2025, Ikuti Langkah-langkah Berikut!
-
Laba BRI Tembus Rp45,36 Triliun, UMKM Jadi Kunci Pertumbuhan