Scroll untuk membaca artikel
Chandra Iswinarno
Jum'at, 23 Agustus 2019 | 21:33 WIB
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. [Suara.com/Rambiga]

Bima menambahkan, ada tiga macam pilihan yang sementara ini dimiliki Kota Bogor. Pertama adalah pilihan untuk melakukan penyesuaian terhadap wilayah yang belum masuk ke Kota Bogor.

"Opsi pertama adalah penyesuaian wilayah yang belum masuk ke wilayah Kota Bogor mungkin akan disesuaikan dan masuk ke Kota Bogor dengan catatan disetujui oleh DPRD dan Bupati," kata Bima.

Pilihan kedua adalah pembentukan provinsi yang juga harus mendapat persetujuan provinsi induk dan dewan. Terakhir penggabungan wilayah karena ada usulan Bogor lebih cocok bergabung dengan Jakarta karena memiliki konsep yang terintergrasi.

"Atau mungkin bisa mekanisme kordinasinya seperti yang disampaikan Kepala Bappenas saya sepakat itu. Selama ini Jabodetabek ini lemah, Jabodetabek ini forumnya apa. Urusan Sungai Ciliwung aja ribetnya setengah mati, membangun talud, turap kita harus berkoordinasi dengan berbagai balai dan dinas segala macem belum lagi kekuruangan dana untuk membangun. Itu baru soal Sungai Ciliwung," jelas dia.

Baca Juga: Wacana Provinsi Bogor Raya, Ridwan Kamil : Tidak Mendesak

Belum lagi, sambung Bima, terkait masalah transportasi salah satunya perizinan angkutan kota (angkot) berada di lingkup Pemprov Jawa Barat.

"Belum lagi urusan transportasi, seperti sekarang kan angkot di Kota Bogor sudah berkurang, tapi angkot yang masuk dari wilayah Kabupaten Bogor banyak, trayeknya banyak. Izinnya dari mana? dari Provinsi Jawa Barat, padahal ini Jabodetabek," sambung Bima.

Bima menilai, pilihan tersebut lebih cocok dengan Kota Bogor ke depannya. Namun, ia belum dapat memastikan pilihan mana yang akan dilakukan karena tergantung dari rekomendasi hasil kajian.

"Mungkin betul apa yang disampaikan Kepala Bappenas, Jabodetabek ini harus ditata koordinasinya agar lebih taktis dan cepat. Jadi ini persoalan besar, belum tentu loh pembentukan provinsi," cetusnya.

Ia mengaku sudah menjelaskan hal tersebut kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang sempat menegaskan bahwa pembentukan Provinsi Bogor Raya bukan suatu kebutuhan mendesak.

Baca Juga: Tolak Provinsi Baru, Bappenas Tawarkan Konsep Area Metropolitan Ala AS

"Saya sudah bicara dengan gubernur, ini bukan proposal bogor raya, ini merupakan kota bogor yang mengantisipasi permasalahan di masa depan dengan melakukan berbagai kajian-kajian dengan opsi yang berbeda-beda dan provinsi itu hanya salah opsi. Insyallah kajiannya akhir tahun selesai," katanya.

Load More