Bima menambahkan, ada tiga macam pilihan yang sementara ini dimiliki Kota Bogor. Pertama adalah pilihan untuk melakukan penyesuaian terhadap wilayah yang belum masuk ke Kota Bogor.
"Opsi pertama adalah penyesuaian wilayah yang belum masuk ke wilayah Kota Bogor mungkin akan disesuaikan dan masuk ke Kota Bogor dengan catatan disetujui oleh DPRD dan Bupati," kata Bima.
Pilihan kedua adalah pembentukan provinsi yang juga harus mendapat persetujuan provinsi induk dan dewan. Terakhir penggabungan wilayah karena ada usulan Bogor lebih cocok bergabung dengan Jakarta karena memiliki konsep yang terintergrasi.
"Atau mungkin bisa mekanisme kordinasinya seperti yang disampaikan Kepala Bappenas saya sepakat itu. Selama ini Jabodetabek ini lemah, Jabodetabek ini forumnya apa. Urusan Sungai Ciliwung aja ribetnya setengah mati, membangun talud, turap kita harus berkoordinasi dengan berbagai balai dan dinas segala macem belum lagi kekuruangan dana untuk membangun. Itu baru soal Sungai Ciliwung," jelas dia.
Baca Juga: Wacana Provinsi Bogor Raya, Ridwan Kamil : Tidak Mendesak
Belum lagi, sambung Bima, terkait masalah transportasi salah satunya perizinan angkutan kota (angkot) berada di lingkup Pemprov Jawa Barat.
"Belum lagi urusan transportasi, seperti sekarang kan angkot di Kota Bogor sudah berkurang, tapi angkot yang masuk dari wilayah Kabupaten Bogor banyak, trayeknya banyak. Izinnya dari mana? dari Provinsi Jawa Barat, padahal ini Jabodetabek," sambung Bima.
Bima menilai, pilihan tersebut lebih cocok dengan Kota Bogor ke depannya. Namun, ia belum dapat memastikan pilihan mana yang akan dilakukan karena tergantung dari rekomendasi hasil kajian.
"Mungkin betul apa yang disampaikan Kepala Bappenas, Jabodetabek ini harus ditata koordinasinya agar lebih taktis dan cepat. Jadi ini persoalan besar, belum tentu loh pembentukan provinsi," cetusnya.
Ia mengaku sudah menjelaskan hal tersebut kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang sempat menegaskan bahwa pembentukan Provinsi Bogor Raya bukan suatu kebutuhan mendesak.
Baca Juga: Tolak Provinsi Baru, Bappenas Tawarkan Konsep Area Metropolitan Ala AS
"Saya sudah bicara dengan gubernur, ini bukan proposal bogor raya, ini merupakan kota bogor yang mengantisipasi permasalahan di masa depan dengan melakukan berbagai kajian-kajian dengan opsi yang berbeda-beda dan provinsi itu hanya salah opsi. Insyallah kajiannya akhir tahun selesai," katanya.
Berita Terkait
-
Kabupaten Kepulauan Nias Disebut Layak Jadi Provinsi Baru? Begini Kata Legislator PDIP
-
24 Tahun Penantian, Bogor Barat Akhirnya Menuju Pemekaran
-
Mendagri: Pemekaran Daerah Bukan Untuk Bagi-bagi Wilayah
-
Pemekaran Wilayah Papua oleh Jokowi Picu Pro dan Kontra
-
Apresiasi Dukungan Pembentukan DOB Papua Tengah, Wamendagri: Yang Menerima Maupun yang Menolak Sudah Waktunya Bersatu
Terpopuler
- Pamer Hampers Lebaran dari Letkol Teddy, Irfan Hakim Banjir Kritikan: Tolong Jaga Hati Rakyat
- Kekayaan Menakjubkan Lucky Hakim, Bupati Indramayu yang Kena Sentil Dedi Mulyadi
- Jairo Riedewald Belum Jelas, Pemain Keturunan Indonesia Ini Lebih Mudah Diproses Naturalisasi
- Jualan Sepi usai Mualaf, Ruben Onsu Disarankan Minta Tolong ke Sarwendah
- Bak Trio Ridho-Idzes-Hubner, Timnas Indonesia U-17 Punya 3 Bek Solid
Pilihan
-
Megawati dan Prabowo Subianto Akhirnya Bertemu, Begini Respon Jokowi
-
PM Malaysia Anwar Ibrahim Tegaskan ASEAN Solid dan Bersatu
-
Emas dan Bitcoin Banyak Diborong Imbas Ketegangan Perang Dagang AS vs China
-
Red Sparks Bangkit Dramatis, Paksa Set Penentuan di Final Liga Voli Korea 2024/2025
-
RESMI Lawan Manchester United di Malaysia, ASEAN All-Stars Bakal Dilatih Shin Tae-yong?
Terkini
-
Modal Semangat dan Keberanian, Suryani Buktikan Perempuan Bisa Naik Kelas
-
Lucky Hakim Liburan ke Jepang Tuai Kritik, Dedi Mulyadi Sentil Soal Etika Pejabat!
-
Cari Titik Temu, Bupati Bogor Ajak Duduk Bersama Bahas Isu Viral Kades Minta THR
-
BRI Terapkan Prinsip ESG untuk Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Bertanggung Jawab
-
BRI Berikan Tips Keamanan Digital: Waspada Kejahatan Siber Saat Idulfitri 1446 H